Page 295 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 295

"Jadi  pengertiannya  untuk  temen-temen  yang  masa  kerja  0  sampai  maksimal  1  tahun  itu
              besarannya sesuai UMK. Tapi untuk yang di atas 1 tahun maka naik, jangan salah paham," kata
              Syukur, saat konferensi pers di Kantor Apindo Karawang, Rabu (1/12/2021).

              Syukur menyebut masing-masing perusahaan mempunyai skala upah pekerja. Besarannya bisa
              juga  ditetapkan  melalui  perundingan  bersama  antara  perwakilan  pekerja  dengan  pihak
              perusahaan.

              Menurutnya, anggapan upah pekerja tidak akan naik upahnya sebagai hal yang keliru. Apalagi
              jika upahnya akan turun.

              "Kalau seandainya ada kebuntuan dalam perundingan dan sebagainya, kalau anggota Apindo
              kami siap untuk membantu memfasilitasi," ucap dia.

              Apindo  pun  berharap  para  pekerja  memahami  hal  itu.  Apalagi  selama  dua  tahun  ini  sejak
              pandemi Covid-19, banyak perusahaan yang diterpa kesulitan keuangan.

              Hanya saja, soal buruh akan melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) soal
              Keputusan Gubernur Jabar mengenai UMK 2021, Apindo tidak berani melarang. Pun soal rencana
              aksi besar - besaran. Sebab, itu hak pekerja.

              Namun  Syukur  berharap  persoalan  UMK  ini  diselesaikan  secara  arif  agar  tidak  menimbulkan
              dampak negatif.

              "Mari kita selesaikan persoalan ini secara arif dan bijaksana tidak membawa dampak negatif
              terhadap industri yang ada di Karawang. Karena bagaimanapun yang rugi adalah Karawang,"
              ujar Syukur.

              Diberitakan sebelumnya, buruh di Karawang kecewa Upah Minimum Kabupaten (UMK) Karawang
              batal  naik.  Mereka  mengancam  akan  melakukan  gugatan  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara
              (PTUN).

              Ketua  Serikat  Pekerja  Seluruh  Indonesia  (SPSI)  Karawang  Ferry  Nuzarli  mengatakan
              rekomendasi Bupati Karawang soal kenaikan 7, 68 persen UMK Karawang ditolak Gubernur Jawa
              Barat.

              Seperti diketahui, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah mengeluarkan Keputusan Gubernur
              Jabar Nomor: 561/ Kep.732-Kesra/ 2021 Tanggal 30 November 2021 tentang UMK di Daerah
              Provinsi Jabar Tahun 2022.

              Dalam  SK  itu,  UMK  Kabupaten  Karawang  sebesar  Rp  4.798.312,00.  UMK  Karawang  tak  lagi
              tertinggi, melainkan nomor dua di Jabar setelah Kota Bekasi yang Rp 4.816.921,17 Sedangkan
              sebelumnya, UMK Karawang durekomendasikan naik sebesar 5,27 persen atau Rp 5.051.183.
              Usulan itu kemudian kembali direvisi menjadi 7,68 persen sekitar Rp 5.166.822,36.















                                                           294
   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300