Page 314 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 314

KHOFIFAH HARAP PENETAPAN UMK 2022 DITERAPKAN SECARA SEKSAMA

              Khofifah  Indar  Parawansa  Gubernur  Jawa  Timur  telah  menetapkan  Upah  Minimum  38
              kabupaten/kota  di  Jawa  Timur.  Upah  minimum  kabupaten/  kota  yang  ditetapkan  melalui
              Keputusan  Gubernur  Jawa  Timur  Nomor  188/803/KPTS/013/2021  tentang  Upah  Minimum
              Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022 itu diharapkan mampu diterapkan secara seksama
              seluruh stakeholder.

              “Keputusan kenaikan UMK di Jawa Timur Tahun 2022 ini diambil dengan memperhatikan rasa
              keadilan,  mempertimbangkan  kondisi  perekonomian,  serta  menjamin  kondisi  sektor  industri
              serta  ketenagakerjaan  yang  kondusif  di  Jawa  Timur.  Saya  berharap  seluruh  stakeholder
              memperhatikan  serta  menerapkan  ketentuan  tersebut  dengan  seksama,”  ujar  Khofifah  di
              Gedung Negara Grahadi, Rabu (1/12/2021).

              Menurutnya, penetapan upah minimum ini merupakan suatu standar minimum yang ditetapkan
              oleh pemerintah dan berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada
              perusahaan yang bersangkutan.

              Sedangkan bagi pekerja/buruh dengan masa kerja di atas 1 tahun, maka pengupahan yang
              berlaku dengan menggunakan struktur dan skala upah dan tidak boleh ada pengurangan upah
              yang sudah berjalan.
              Agar ketetapan upah minimum diterapkan secara seksama, Gubernur Khofifah mengingatkan
              perusahaan-perusahaan untuk memperhatikan gaji karyawan dengan masa kerja di atas satu
              tahun.

              Disampaikan Khofifah, perhitungan upah minimum tahun 2022 menggunakan formula sesuai
              Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Perhitungan ini, lanjutnya, menggunakan data-
              data statistik yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar perhitungan penyesuaian
              UMK tahun 2022.
              Namun,  khusus  lima  kabupaten/kota  yang  masuk  ring  satu  yaitu  Kota Surabaya,  Kabupaten
              Gresik, Mojokerto, Sidoarjo dan Pasuruan upah minimumnya diusulkan oleh bupati/ wali kota
              dengan pertimbangan merupakan daerah padat industri.

              “Beberapa data yang menjadi dasar perhitungan yaitu Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan
              Menurut Kab./Kota Tahun 2021, Rata-rata Banyaknya Anggota Rumah Tangga (ART) Menurut
              Kab./Kota Tahun 2021, dan Rata-rata Banyaknya Anggota Rumah Tangga (ART) Berumur 15
              Tahun ke Atas yang Bekerja Sebagai Buruh/Karyawan per Rumah Tangga Menurut Kab./Kota
              Tahun 2021,” urainya.

              “Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi (PDRB Triwulan IV Tahun 2020 + Kuartal I,II,III Tahun
              2021) terhadap (PDRB Triwulan I Tahun 2019 + Kuartal I, II, III Tahun 2020) yang menurut
              Provinsi sebesar 1,70 persen. Serta, Inflasi September 2020 – September 2021 yang menurut
              data Provinsi mencapai 1,92 persen,” tambahnya.

              Adapun pada penetapan UMK Tahun 2022, sebanyak lima kabupaten/kota yaitu Kota Surabaya,
              Kab. Gresik, Kab. Sidoarjo, Kab. Pasuruan dan Kab. Mojokerto mengalami kenaikan UMK Tahun
              2022 senilai 1,74 – 1,75 persen atau Rp. 75.000,00. Sedangkan 33 Kab./Kota lainnya, penetapan
              UMK Tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.(dfn)







                                                           313
   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319