Page 430 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 430

Tidak hanya itu, penerima Kartu Prakerja memiliki probabilitas 10,5 pp (40 persen) lebih tinggi
              untuk belanja online menggunakan e-wallet dalam sebulan ke belakang, dan Survei Endline juga
              menunjukkan peningkatan substansial dalam penggunaan e-wallet untuk kebutuhan lainnya.

              Pada  kesempatan  yang  sama,  Kepala  Badan  Kebijakan  Fiskal  Kementerian  Keuangan  Febrio
              Kacaribu  menyampaikan  bahwa  program  Kartu  Prakerja  masih  akan  dilanjutkan  pada  2022.
              "Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Program Kartu Prakerja sebesar Rp11 triliun atau
              4,3 persen dari anggaran perlindungan sosial tahun 2022," tegasnya.

              Febrio  menekankan,  Program  Kartu  Prakerja  merupakan  inisiatif  strategis  pemerintah  dan
              penanganan  Covid-19  karena  tidak  hanya  menjadi  sarana  transfer  dana  dari  pemerintah  ke
              masyarakat, tetapi menawarkan skill development sebagai pondasi meraih kesempatan kerja
              yang lebih luas.

              "Seringkali  para  pekerja  kesulitan  mendapatkan  pekerjaan  dikarenakan  kompetensi  yang
              diperoleh  dari  lembaga  pendidikan  belum  sesuai  dengan  kebutuhan  dunia  kerja.  Untuk
              menjembatani  ini  pemerintah  berupaya  memberikan  keterampilan  bagi  angkatan  kerja  kita
              sehingga labor market akan menjadi lebih sehat dan lebih fleksibel," urainya.

              Febrio  melanjutkan,  hasil  survei  persepsi  masyarakat  terhadap  manfaat  program  bantuan
              pemerintah di masa pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh IPSOS 2021 menunjukkan program
              Kartu Prakerja menjadi bantuan sosial yang paling bermanfaat. Namun, Febrio mengingatkan
              atas capaian yang diperoleh harus tetap dilakukan upaya perbaikan yang berkelanjutan.

              Direktur  Eksekutif  Manajemen  Pelaksana  Program  Kartu  Prakerja  Denni  Puspa  Purbasari
              mengaku  lega  atas  hasil  positif  dari  Studi  JPAL  ini.  "Penelitian  dapat  dijadikan  bukti  bagi
              skeptisme  terhadap  Kartu  Prakerja.  Apalagi,  ini  merupakan  studi  yang  dilakukan  secara
              independen, bukan atas biaya dari Manajemen Prakerja," tegasnya.

              Denni  menyatakan,  pihaknya  melakukan  berbagai  inovasi  sehingga  mendapatkan  hasil  yang
              sangat baik seperti hasil Studi J-PAL ini.

              "Kami menciptakan sistem yang mudah diakses. Layanan 100 persen digital yang didukung oleh
              cloud computing. Tapi teknologi hanya alat, butuh orang yang tepat untuk mengoperasikan,
              serta kebijakan yang tepat. Untuk itu kami memberikan apresiasi kepada Menko Perekonomian
              Airlangga Hartarto dan seluruh tim Kemenko Perekonomian," kata Denni.

              Tenaga Ahli Utama Deputi Perekonomian Kantor Staf Presiden Edy Priyono mengingatkan bahwa
              Kartu Prakerja hadir pada sisi suplai ketenagakerjaan, yakni menyediakan tenaga kerja yang
              memiliki kompeten.

              "Namun  harus  diingat,  jangan  semua  dibebankan  pada  Kartu  Prakerja.  Program  ini  bukan
              menggantikan sisi pendidikan formal. Pelatihan dalam program Kartu Prakerja adalah pelengkap
              pendidikan formal serta pelatihan-pelatihan lain yang sudah ada," kata Edy.
              Adapun,  penanggap  diskusi  lainnya  yaitu  Ekonom  Bank  Dunia  Maria  Monica  Wihardja
              menekankan peran Kartu Prakerja dalam meningkatkan probabilitas kepemilikan usaha. Temuan
              ini, tambahnya, selaras dengan publikasi bertajuk the Covid-19 Digital Merchant Survey yang
              menemukan bahwa penerima bantuan memanfaatkan insentif untuk berbagai hal seperti modal
              usaha, konsumsi, dan tabungan.

              Bank  Dunia  baru-baru  ini  juga  meluncurkan  publikasi  bertema  "Pathways  to  Middle  Jobs  in
              Indonesia". Dalam publikasi itu, Bank Dunia menyoroti bahwa Indonesia bukanlah negara yang
              tidak bisa menciptakan pekerjaan.



                                                           429
   425   426   427   428   429   430   431   432   433   434   435