Page 499 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 499
"Kasihan mereka ini, mereka punya kredit itu refinancing, terus bunga saja yang dibayar,
sebagian pokok tidak bisa dibayar," katanya.
hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menetapkan kenaikan Upah
Minimum Provinsi atau UMP 2022 rata-rata 1,09 persen di 2022.
Kenaikan upah tersebut dinilai akan membuat buruh semakin terjepit, sebab tahun depan juga
ada kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1 persen menjadi 11 persen.
"Bisa dikatakan tidak ada kenaikan upah (UMP) sama sekali. Buruh makin terjepit posisinya,"
kata Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira kepada
merdeka.com, Jakarta, Senin (29/11).
Bhima mengatakan, kenaikan upah minimum terlalu rendah karena tidak sebanding dengan
proyeksi naiknya inflasi maupun pertumbuhan ekonomi. Dengan kondisi naiknya harga barang
khususnya komoditas energi dan barang impor tidak menutup kemungkinan inflasi tembus diatas
4 persen di 2022.
"Habislah tergerus inflasi pendapatan buruh yang rentan miskin," katanya.
Pemerintah berencana menerapkan kenaikan PPN sebesar 1 persen menjadi 11 persen pada
April 2022. Tarif PPN tersebut akan berlaku secara umum, artinya pekerja juga kena dampak.
498
