Page 501 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 501

"Kami menolak (penetapan upah minimum) karena kondisi terakhir LKS Tripartit Provinsi Banten
              sudah merekomendasikan satu angka. Ini satu angka sudah disepakati oleh anggota LKS Tripartit
              yang di dalamnya kan ada pemerintah, Apindo, dan serikat pekerja sudah sepakat nih angka
              kenaikannya 5,4%," kata Ketua KSPSI Provinsi Banten sekaligus Presidium AB3, Deddy Sudrajat,
              saat dihubungi media, Rabu (1/12/2021).

              Deddy mengatakan kenaikan upah minimum kota/kabupaten atau UMK se-Provinsi Banten yang
              ternyata  tidak  sesuai  rekomendasi  Lembaga  Kerja  Sama  (LKS)  Tripartit  itu  jelas  menyalahi
              aturan.

              Penetapan upah minimum tersebut masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
              2021 tentang Pengupahan, yangmenurut Deddy masih merupakan produk hukum turunan dari
              UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah diminta untuk direvisi.

              "Kalau disepakati tidak ada masalah, kan bicara upah itu bicara kesepakatan. Nah yang kita
              kecewa adalah kenapa Pak Gubernur (Banten) tidak menerbitkan surat keputusan (kenaikan)
              5,4%  hasil  rekomendasi  LKS Tripartit, tapi  malah  menggunakan  PP  36, maka  itu  kami  akan
              menggelar aksi mogok daerah mulai tanggal 3-10 Desember 2021," tegas Deddy.

              Sementara itu, Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Nusantara (FSBN-KASBI) Tangerang Ade
              Mudiarwarman juga menyesalkan keputusan gubernur Banten yang tidak mendengarkan aspirasi
              buruh dan juga tidak mengikuti usulan kenaikan 5,4% sesuai rekomendasi LKS Tripartit.

              "Kita  kecewa  kepada  gubernur  mengambil  keputusan  itu  tidak  mendengarkan  rekomendasi
              Depeko sama sekali. Lalu kita juga tidak diajak audiensi dengan kadis ketenagakerjaan. Maka
              itu,  kami  sudah  sepakat  dengan  seluruh  serikat  buruh  akan  menggelar  mogok  daerah,"
              tandasnya.

              Sebelumnya, Gubernur Banten melalui Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.282-
              Huk/2021  yang  ditandatangani  Selasa  (30/11/2021)  telah  memutuskan  upah  minimum
              kota/kabupaten se-Provinsi Banten. Yakni Kota Tangerang naik menjadi Rp 4.285.798.90 dari
              Rp 4.262.015.37 atau naik 0,56%. Kota Tangerang Selatan naik menjadi Rp 4.280.214.51 dari
              Rp 4.230.792.65 atau naik 1,17%.

              Kemudian Kota Cilegon naik menjadi Rp 4.430.254.18 dari Rp 4.306.772.64 atau naik 0,71%,
              Kota Serang naik menjadi Rp 3.850.526.18 dari Rp 3.810.549.10 atau naik 0,52%. Kabupaten
              Lebak naik menjadi Rp 2.773.590.40 dari Rp 2.751.313.18 atau naik 0,81%.

              Sedangkan untuk 3 kota/kabupaten lainnya upah minimum tahun 2022 tidak ada kenaikan.Yakni
              Kabupaten  Pandeglang  tetap  Rp  2.800.292.64,  Kabupaten  Serang  Rp  4.125.186.86,  dan
              Kabupaten Tangerangjuga tetap Rp 4.230.792.65.

              Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini Sumber: BeritaSatu.com


















                                                           500
   496   497   498   499   500   501   502   503   504   505   506