Page 529 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 529

M/383/HI.01.00/XI/2021 tanggal 9 November 2021 tentang Penyampaian Data Perekonomian
              dan Ketenagakerjaan Dalam Penetapan Upah Minimum Tahun 2022.
              Ganjar menegaskan, upah minimum adalah batas terendah upah bagi pekerja dengan masa
              kerja kurang 1 tahun. Sementara penetapan upah bagi pekerja di atas 1 tahun atau lebih melalui
              berdasarkan  pada  penghitungan  struktur  dan  skala  upah  (SUSU)  dengan  memperhatikan
              minimal inflasi sebesar 1,28 persen dan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0,97 persen.

              “Ketetapan tentang kewajiban perusahaan membuat struktur skala upah kita cantumkan dalam
              SK agar menjadi perhatian semuanya,” tutur Ganjar, Rabu (1/12).

              Sebagai simulasi penerapan SUSU di Kota Semarang bagi pekerja dengan masa kerja di atas 1
              tahun minimal penambahan upahnya Rp 63.787,98, sedangkan di Kabupaten Banjarnegara Rp
              40.946,29.  Namun,  untuk  perusahaan-perusahaan  yang  tidak  terdampak  pandemi  Covid-19
              kenaikan harus di atas angka tersebut.

              “Beberapa perusahaan besar telah menyatakan kesanggupan untuk memberikan kenaikan upah
              lebih dari 10 persen bahkan 15 persen,” ujar gubernur.

              Guna  memberi  kepastian  besaran  upah  bagi  pekerja  dengan  masa  kerja  lebih  dari  1  tahun,
              Pemprov  Jateng  juga  telah  mengeluarkan  Surat  Edaran  (SE)  Nomor  561/0016770  tentang
              Struktur dan Skala Upah di Perusahaan Tahun 2022. SE ini ditujukan kepada bupati/wali kota
              dan pimpinan perusahaan se Jawa Tengah.

              Dalam SE tersebut terdapat instruksi agar bupati/wali kota memastikan perusahaan menyusun
              SUSU dengan menugaskan dinas tenaga kerja melakukan pendampingan dan pemantauan.

              Untuk pengusaha diwajibkan menyampaikan hasil penyusunan SUSU kepada Dinas Tenaga Kerja
              dan  Transmigrasi  Provinsi  Jawa  Tengah  melalui  dinas  yang  membidangi  ketenagakerjaan
              kabupaten/kota paling lambat 31 Desember 2021. Dalam hal ini perusahaan harus membuat
              surat pernyataan.

              Dikatakan Ganjar, besaran upah untuk pekerja dengan masa kerja bertahun-tahun tentu akan
              berbeda dengan pekerja yang baru masuk.

              “Perusahaan  harus  memberikan  rasa  keadilan  bagi  pekerja,  sekaligus  penghargaan  atas
              pengabdian dari para pekerja kepada perusahan yang telah lama bekerja,” papar Ganjar.

              Daftar UMK 2022 untuk 35 Kabupaten/Kota di Jateng:

              Kabupaten Cilacap Rp 2.230.731,50

              Kabupaten Banyumas Rp 1.983.261,84

              Kabupaten Purbalingga Rp 1.996.814,94
              Kabupaten Banjarnegara Rp 1.819.835,17

              Kabupaten Kebumen Rp 1.906.781,84

              Kabupaten Purworejo Rp 1.911.850,80

              Kabupaten Wonosobo Rp 1.931.285,33

              Kabupaten Magelang Rp 2.081.807,18

              Kabupaten Boyolali Rp 2.010.299,30

                                                           528
   524   525   526   527   528   529   530   531   532   533   534