Page 571 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 571

Judul               Kecewa Keputusan UMK 2022 di Jabar, Buruh: Pil Pahit!
                Nama Media          detik.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://news.detik.com/berita-jawa-barat/5835693/kecewa-keputusan-
                                    umk-2022-di-jabar-buruh-pil-pahit
                Jurnalis            Dony Indra Ramadhan
                Tanggal             2021-12-01 15:00:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Ringkasan

              Gubernur  Jabar  Ridwan  Kamil  sudah  membuat  keputusan  soal  nilai  Upah  Minimum
              Kabupaten/Kota (UMK) 2022. Buruh di Jabar mengaku kecewa dengan hasil keputusan UMK
              2022.



              KECEWA KEPUTUSAN UMK 2022 DI JABAR, BURUH: PIL PAHIT!

              Gubernur  Jabar  Ridwan  Kamil  sudah  membuat  keputusan  soal  nilai  Upah  Minimum
              Kabupaten/Kota (UMK) 2022. Buruh di Jabar mengaku kecewa dengan hasil keputusan UMK
              2022.

              "Kita sangat kecewa dengan keputusan gubernur Jabar yang menerapkan UMK berdasarkan PP
              36/2021. Keputusan gubernur tersebut sangat menyakiti hati dan perasaan kaum buruh Jabar
              yang sudah berhari-hari berjuang, tapi berakhir dengan pil pahit bagi kaum buruh di Jabar," ucap
              Ketua DPD KSPSI Jabar Roy Jinto kepada detikcom, Rabu (1/12/2021).

              Roy menilai Ridwan Kamil tak menghargai proses-proses yang dilalui oleh Kabupaten dan Kota
              yang sudah merekomendasikan besaran UMK. Padahal, kata dia, bupati dan wali kota sudah
              melalui pengkajian yang matang dalam membuat rekomendasi tersebut.
              "Sampai ke gubernur, semua dimentahkan oleh gubernur Jabar dengan mengembalikan semua
              rekomendasi yang di atas PP 36/2021," tuturnya.

              Menurut  Roy,  MK  juga  sudah  menjatuhkan  putusan  atas  amar  ke-7  yang  menyebutkan  bila
              pemerintah tidak boleh mengeluarkan kebijakan program strategis dan berdampak luas. Hal ini
              dikaitkan dengan PP 36/2021.

              "Jelas bahwa pengupahan berdasarkan PP 36/2021 merupakan program strategis nasional yang
              pastinya berdampak luas," ucap Roy.





                                                           570
   566   567   568   569   570   571   572   573   574   575   576