Page 572 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 572
Simak video 'Berikut Rincian UMK 2022 di Jabar, Kota Bekasi Tertinggi!': [Gambas:Video 20detik]
Atas dasar itu, sambung Roy pihaknya akan melakukan evaluasi dan merencanakan aksi
lanjutan. Bahkan, pihaknya akan turun aksi serta berencana mogok nasional.
"Argumentasi apa pun yang kita sampaikan pastinya kalah dengan kekuasaan yang menindas.
Kita akan melakukan evaluasi untuk menentukan langkah-langkah hukum dan juga untuk mogok
nasional. Kami buruh khususnya kaum buruh Jawa Barat pasti akan melakukan perlawanan atas
keputusan gubernur Jawa Barat yang didasarkan pada PP 36/2021," tutur Roy.
Sekadar diketahui, Gubernur Jabar Ridwan Kamil pada Selasa (30/11/2021) telah menetapkan
besaran nilai upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Provinsi Jawa Barat. Hal itu dituangkan
dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/ Kep.732-Kesra/ 2021 Tanggal 30 November
2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja menyatakan penetapan UMK
tersebut mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan serta beberapa surat Menteri Ketenagakerjaan RI, kemudian rekomendasi besaran
penyesuaian nilai upah minimum kabupaten/kota dari 27 bupati dan wali kota seluruh Jawa
Barat, juga berita acara Dewan Pengupahan.
"Tentu saja bahwa hal ini menjadikan sebuah dasar, sehingga Keputusan Gubernur dikeluarkan,"
ucap Setiawan dalam keterangan resmi yang diterima pada Rabu (1/12/2021) dini hari.
571
