Page 620 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 620
9 November 2021 tentang Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan Dalam
Penetapan Upah Minimum Tahun 2022.
Dalam keputusannya, gubernur menekankan bahwa upah minimum adalah batas terendah upah
bagi pekerja dengan masa kerja kurang satu tahun.
Sedangkan bagi pekerja diatas 1 tahun atau lebih melalui penghitungan Struktur dan Skala Upah
(SUSU) dengan memperhatikan minimal inflasi sebesar 1,28 persen dan laju pertumbuhan
ekonomi sebesar 0,97 persen.
Dengan formulasi tersrbut, maka simulasi penerapan SUSU di Kota Semarang bagi pekerja
dengan masa kerja > 1 tahun minimal penambahan upahnya Rp. 63.787,98 dan di Kabupaten
Banjarnegara sebesar Rp. 40.946,29.
"Ketetapan tentang kewajiban perusahaan membuat struktur skala upah kita cantumkan dalam
SK agar menjadi perhatian semuanya," ungkapnya di Semarang, Rabu (1/12).
Gubernur juga menegaskan bahwa untuk perusahaan- perusahaan yang tidak terdampak
pandemi covid-19 tentunya kenaikannnya diatas angka yang diatur dalam SK tersebut.
Menurutnya, beberapa perusahaan besar di Jawa Trngah juga telah menyatakan kesanggupan
untuk memberikan kenaikan upah lebih dari 10 persen, bahkan 15 persen.
Untuk memberikan kepastian besaran upah bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 tahun,
Pemprov Jawa Tengah hari ini juga mengeluarkan Surat Edaran No. 561/0016770 tentang
Struktur dan Skala Upah di Perusahaan Tahun 2022.
Surat edaran tersebut ditujukan kepada bupati/ wali kota dan pimpinan perusahaan se-Jawa
Tengah. "Surat edaran ini dimaksudkan memberikan kepastian hukum bagi pekerja/ buruh
dengan masa kerja 1 tahun atau lebih," ujarnya.
Dalam SE tersebut juga terdapat instruksi agar bupati/ wali kota memastikan perusahaan
menyusun SUSU dengan menugaskan Dinas Tenaga Kerja melakukan pendampingan dan
pemantauan.
Sedangkan kepada pengusaha diwajibkan menyampaikan hasil penyusunan SUSU kepada Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah melalui dinas yang membidangi
ketenagakerjaan kabupaten/ kota selambatnya tanggal 31 Desember 2021 dalam bentuk surat
pernyataan.
Dengan mekanisme prngupahan ini pula, pekerja yang baru masuk bekerja tentunya akan
menerima upah yang besarannya berbeda dengan pekerja yang sudah bekerja bertahun- tahun.
"Hal ini untuk memberikan rasa keadilan bagi pekerja sekaligus penghargaan atas pengabdian
dari para pekerja kepada perusahannya," ujar Gubernur.
Berikut Daftar UMK 35 Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022: -Kabupaten
Cilacap Rp 2.230.731,50 -Kabupaten Banyumas Rp 1.983.261,84 -Kabupaten Purbalingga Rp
1.996.814,94 -Kabupaten Banjarnegara Rp 1.819.835,17 -Kabupaten Kebumen Rp 1.906.781,84
-Kabupaten Purworejo Rp 1.911.850,80 -Kabupaten Wonosobo Rp 1.931.285,33 -Kabupaten
Magelang Rp 2.081.807,18 -Kabupaten Boyolali Rp 2.010.299,30 -Kabupaten Klaten Rp
2.015.623,36 -Kabupaten Sukoharjo Rp 1.998.153,18 -Kabupaten Wonogiri Rp 1.839.043,99 -
Kabupaten Karanganyar Rp 2.064.313,20 -Kabupaten SragenRp 1.839.429,56 -Kabupaten
Grobogan Rp 1.894.032,10 -Kabupaten Blora Rp 1.904.196,69 -Kabupaten Rembang Rp
1.874.322,05 -Kabupaten Pati Rp 1.968.339,04 -Kabupaten Kudus Rp 2.293.058,26 -Kabupaten
619
