Page 685 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021

Judul Gubernur Ridwan Kamil Tetapkan Besaran UMK di Jawa Barat.
Nama Media kompas86.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.kompas86.com/uncategorized/gubernur-ridwan-kamil-
tetapkan-besaran-umk-di-jawa-barat/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-01 12:53:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Setiawan Wangsaatmadja (Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat) Tentu saja bahwa
hal ini menjadikan sebuah dasar, sehingga Keputusan Gubernur dikeluarkan

neutral - Ridwan Kamil (gubernur jawa barat) Terkait dengan putusan MK, menyatakan bahwa
pemerintah harus memperbaiki peraturan ini di dalam 2 tahun. Namun demikian selama 2 tahun
ini seluruh peraturan yang terkait dengan UU Cipta Kerja dan seluruh turunannya masih tetap
berlaku termasuk PP 36 yang mendasari terkait dengan perhitungan UMK ini
negative - Setiawan Wangsaatmadja (Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat) Oleh karena itu,
surat rekomendasi yang disampaikan oleh bupati/wali kota yang saat ini sudah seluruhnya sesuai
dengan PP 36, kemudian gubernur menetapkan hal tersebut

negative - Setiawan Wangsaatmadja (Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat) Karena kita tahu
kondisi ekonomi dan dinamika antara daerah satu dengan daerah lainnya sangat bervariasi. Oleh
karena itu kami sangat berharap, bahwa pelibatan pemerintah daerah di masa yang akan datang
bisa terlibat lebih jauh

Ringkasan
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Selasa (30/11/2021) telah menetapkan besaran nilai
UMK di Provinsi Jawa Barat melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/ Kep.732-Kesra/
2021 Tanggal 30 November 2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2022. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan
Wangsaatmadja, penetapan ini tidak terlepas dari beberapa dasar peraturan, yaitu Undang-
undang (UU) 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 23 tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah RI No.36
tahun 2021 tentang Pengupahan serta beberapa surat Menteri Ketenagakerjaan RI, kemudian
rekomendasi besaran penyesuaian nilai upah minimum kabupaten/kota dari 27 bupati dan wali
kota seluruh Jawa Barat, juga berita acara Dewan Pengupahan.

684