Page 690 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 690
Penetapan UMK tahun 2022 mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021
tentang Pengupahan dimana formula perhitungan dan datanya sudah baku.
Perhitungan UMK Jawa Tengah telah dihitung secara formula dari dasar PP 36/2021 pasal 26
dan angka dari BPS sesuai surat Menteri Ketenagakerjaan RI kepada Para Gubernur se-Indonesia
No. B-M/383/HI.01.00/XI/2021 tanggal 9 November 2021 tentang Penyampaian Data
Perekonomian dan Ketenagakerjaan Dalam Penetapan Upah Minimum Tahun 2022.
Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah menjelaskan untuk upah UMK 2022 Jawa Tengah
merupakan batas terendah minimum untuk pekerja yang masa kerjanya kurang dari satu tahun.
Dan bagi pekerja atau buruh diatas 1 tahun atau lebih mengikuti penghitungan Struktur dan
Skala Upah (SUSU) dengan memperhatikan minimal inflasi sebesar 1,28 persen dan laju
pertumbuhan ekonomi sebesar 0,97 persen.
Jadi dalam perhitungan kenaikan UMK 2022, sebagai contoh dengan penerapan SUSU Kota
Semarang bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja lebih 1 tahun minimal penambahan
upahnya Rp. 63.787,98 dan di Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp. 40.946,29.
“Ketetapan tentang kewajiban perusahaan membuat struktur skala upah kita cantumkan dalam
SK agar menjadi perhatian semuanya,” tuturnya.
Ganjar Pranowo menegaskan bahwa untuk perusahaan-perusahaan yang tidak terdampak
pandemi covid-19 tentunya kenaikannnya diatas angka tersebut.
“Beberapa perusahaan besar telah menyatakan kesanggupan untuk memberikan kenaikan upah
lebih dari 10 persen bahkan 15 persen,” ucapnya.
Untuk memberikan kepastian besaran upah bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 tahun,
Pemprov Jateng hari ini juga mengeluarkan Surat Edaran No. 561/0016770 tentang Struktur dan
Skala Upah di Perusahaan Tahun 2022 ditujukan kepada bupati/walikota dan pimpinan
perusahaan se Jawa Tengah.
Surat edaran ini dimaksudkan memberikan kepastian hukum bagi pekerja/buruh dengan masa
kerja 1 (satu) tahun atau lebih.
Dalam SE tersebut terdapat instruksi agar bupati/walikota memastikan perusahaan menyusun
SUSU dengan menugaskan dinas tenaga kerja melakukan pendampingan dan pemantauan.
Sedangkan kepada pengusaha diwajibkan menyampaikan hasil penyusunan SUSU kepada Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah melalui dinas yang membidangi
ketenagakerjaan Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 31 Desember 2021 dalam bentuk surat
pernyataan.
“Pekerja yang baru masuk bekerja tentunya akan menerima upah yang besarannya berbeda
dengan pekerja yang sudah bekerja bertahun-tahun, hal ini untuk memberikan rasa keadilan
bagi pekerja sekaligus penghargaan atas pengabdian dari para pekerja kepada perusahannya,”
tegas Ganjar.
Lalu berapa sajakah UMK 2022 setelah melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah
No.561/39 tentang Upah Minimum.
Berikut ini daftar UMK 35 Kab Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, melalui Surat Keputusan
Gubernur Jawa Tengah No.561/39 tentang Upah Minimum : Kabupaten Cilacap Rp2.230.731,50
Kabupaten Banyumas Rp1.983.261,84 Kabupaten Purbalingga Rp1.996.814,94 Kabupaten
Banjarnegara Rp1.819.835,17 Kabupaten Kebumen Rp1.906.781,84 Kabupaten Purworejo
689
