Page 734 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 734
Dikabarkan, malam ini akan ada konferensi pers di Gedung Sate terkait UMK 2022. Namun
hingga pukul 23:49 WIB dari pantaun Radar Bandung (Grup Radar Depok), belum ada kejelasan
dari Pemprov Jabar.
Awalnya, Sekretaris Daerah (Sekda) yang akan mengumumkan tapi hingga berita ini diturunkan
belum juga diumumkan.
Padahal, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengatakan, penetapan upah
minimum provinsi (UMP) semua provinsi akan dilakukan paling lambat pada 21 November 2021
dengan prosesnya harus berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan.
"Setelah melakukan simulasi, tentu akan ditetapkan gubernur, nilainya berdasarkan data BPS
(Badan Pusat Statistik) rata-rata kenaikan upah minimum 1,09%. Ini rata-rata nasional, kita
tunggu saja para gubernur," kata Ida Fauziyah.
Menurut Ida, gubernur harus menetapkan UMP paling lambat tanggal 21 November 2021 dan
karena 21 November merupakan hari libur maka penetapannya dilakukan paling lambat satu hari
sebelumnya yaitu tanggal 20 November.
Sementara untuk penetapan upah minimum kabupaten/ kota (UMK) dilakukan paling lambat
pada 30 November 2021 dan harus dilakukan setelah adanya penetapan UMP.
Ida menjelaskan bahwa batas waktu penetapan itu juga sudah ditegaskan kembali oleh Menteri
Dalam Negeri 561/6393/SJ Hal Penetapan Upah Minimum tahun 2022. Menurutnya berdasarkan
PP Nomor 36 Tahun 2021, yang merupakan turunan UndangUndang Cipta Kerja, tidak ada lagi
penetapan upah minimum berdasarkan sektoral atau yang dikenal dengan singkatan
UMS.(met/rb/hmi)
733
