Page 729 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021

Kenaikan UMP tahun 2022 yang hanya sebesar 1,09 persen ini dianggap sangat tidak layak dan
terlampau rendah.
Saat ini kondisi ekonomi masyarakat sedang terpuruk karena dihantam pandemi. Buruh menjadi
salah satu kelompok rentan dalam kondisi ini. Upah minimum seharusnya menjadi jaring
pengaman sosial agar mereka tidak terpuruk lebih dalam lagi.

Kenaikan UMP ini dianggap terendah sepanjang sejarah. Sebagai contoh, kenaikan UMP DKI
Jakarta dari tahun 1999 hingga 2021 rata-rata antara belasan hingga puluhan persen. Bahkan
di tahun 2000 kenaikannya mencapai hampir 50 persen.

Kenaikan UMP terendah di DKI hanya terjadi pada tahun 2010 yakni sekitar 4 persen. Bahkan
tahun 2021 saat pandemi masih menjadi-jadi, kenaikan UMP di DKI Jakarta masih di angka 3,27
persen.

UU Cipta Kerja dituding menjadi biang kerok terkait kenaikan UMP yang dianggap sangat tidak
layak ini. Karena formulasi penghitungan UMP tahun 2022 ini sudah menggunakan PP No 36
Tahun 2021 sebagai aturan turunan dari UU Cipta Kerja.

Hasilnya, secara rata-rata nasional, kenaikan UMP sama sekali tidak signifikan. Ini terjadi karena
penghitungan UMP saat ini tak lagi memasukkan unsur Kebutuhan Hidup Layak (KHL) seperti
sebelumnya.

Unsur KHL dalam penghitungan UMP di PP 78/2015 tentang Pengupahan sudah tidak digunakan
lagi. Karena, PP 36/2021 yang merupakan turunan UU Cipta Kerja hanya fokus
mempertimbangkan variabel di luar kebutuhan pekerja seperti kondisi ekonomi dan
ketenagakerjaan seperti tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah.

Standar KHL dihapus dari perhitungan UMP dan seluruh komponen penghitungan menggunakan
indikator makro pertumbuhan ekonomi dan konsumsi masyarakat. PP Nomor 36 Tahun 2021 ini
juga tidak lagi memberi ruang perundingan secara bipartit.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja inkonstitusional bersyarat.

MK memerintahkan agar pemerintah dan DPR memperbaiki beleid yang sarat polemik dan
kontroversi ini.

Sementara, formulasi penghitungan kenaikan UMP 2022 menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja.

Pertanyaannya, apakah sebuah kebijakan bisa diterapkan jika UU yang dijadikan landasan sudah
dibatalkan? Saksikan pembahasannya dalam talkshow Satu Meja The Forum, Rabu (1/12/2021),
yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 20.00 WIB.

728