Page 746 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 746
"Iya, ada ketidakpuasan (dengan keputusan UMK 2022)," kata Wakil Sekretaris DPW Federasi
Serikat Pekerja Metal Indonesia Jawa Timur (FSPMI Jatim), Nuruddin Hidayat saat dihubungi
detikcom, Rabu (1/12/2021).
Sementara Ketua DPW FSPMI Jawa Timur, Jazuli memberi contoh seperti Kabupaten Tuban yang
memiliki perusahaan Semen terbesar di Indonesia, penetapan UMK sebesar Rp. 2.539.224,88
atau hanya naik sebesar Rp. 6.990,11 (naik 0,28% dari UMK 2021). Hal ini dirasa tidak adil bagi
pekerja atau buruh yang ada di Kabupaten Tuban.
"Tentu kami sangat menyayangkan penetapan UMK di Jawa Timur tahun 2022 masih terdapat
Kabupaten/Kota yang mengacu kepada PP No. 36/2021, meski Mahkamah Konstitusi
menangguhkan pemberlakuan PP 36/2021 tersebut. Sejatinya penetapan UMK tahun 2022 yang
masih menggunakan formulasi PP 36/2021 tidak memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan
buruh. Kenaikan upah tersebut tidak dapat meningkatkan daya beli buruh, malah sebaliknya
daya beli buruh tergerus inflasi," jelasnya.
Para serikat pekerja/serikat buruh Jatim menolak penetapan UMK Jatim 2022. Sebab masih
menggunakan perhitungan formulasi PP 36/2021 tentang Pengupahan.
Selain itu, serikat pekerja meminta Gubernur Jawa Timur untuk memberlakukan atau
menetapkan Upah Minimum Sektoral (UMSK) Jatim 2022, sebagaimana yang telah dijanjikan
pada Selasa malam (30/11). "Penetapan UMSK tersebut berpedoman pada rekomendasi
bupati/wali kota dan hasil rapat dewan pengupahan propinsi dari unsur serikat pekerja/serikat
buruh," ujarnya.
745
