Page 750 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021

Riza mengaku optimistis Menaker akan mempelajari dan merespon dengan baik surat yang
sudah dikirim Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal peninjauan kembali formula penetapan
UMP 2022.

"Kita (sudah mengirimkan) surat agar ada revisi dan perbaikan (formula penetapan UMP). Kami
masih menunggu, kami yakin pemerintah pusat, kemenaker akan mempelajari dan respons
dengan baik," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (1/12/2021).

Riza mengatakan untuk mengubah formula penetapan UMP, maka perlu mengubah regulasinya,
yakni Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Pasalnya, tutur dia,
kenaikan UMP 2022 sangat kecil dan tidak adil dengan formula yang diatur dalam PP 36 Tahun
2021.

"Jadi kalau ingin perbaiki (UMP 2022), regulasi harus diperbaiki," tandas dia.

Riza mengaku sebenarnya buruh dan pengusaha tidak masalah jika UMP 2022 diperbaiki atau
direvisi. Bahkan, dia mengklaim buruh dan pengusaha tidak menjadi masalah jika kenaikan UMP
2021 naik di angka 5%.

"Para buruh memahami dan mengerti. Kami ingin buruh lebih baik, lebih sejahtera, juga
pengusaha, dan masyarakat Jakarta namun semuanya harus sesuai aturan dan ketentuan yang
ada," ungkap Riza.

Lebih lanjut, Riza juga merespons soal penilaian bahwa surat Gubernur Anies untuk mengubah
PP 36 Tahun 2021, salah alamat karena Menaker tidak mempunyai wewenang untuk mengubah
PP. Menurut Riza, pihaknya mengirimkan surat ke Menaker karena kementerian yang dipimpin
oleh Ida Fauziyah merupakan kementerian yang mengurus buruh atau pekerja.

"Ya kan kita pempus ada aturannya ya. Karena ini masalah buruh, sektor tenaga kerja, termasuk
buruh ada di kementerian (ketenagakerjaan), makanya kami bersurat ke situ," pungkas Riza.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id).

749