Page 843 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 843
33. Kabupaten Bangkalan Rp 1.956.773,48 34. Kabupaten Ponorogo Rp 1.954.281,32 35.
Kabupaten Trenggalek Rp 1.944.932,75 36. Kabupaten Situbondo Rp1.942.750,77 37.
Kabupaten Pamekasan Rp 1.939.686,39 38. Kabupaten Sampang Rp 1.922.122,97 Dalam
Kepgub tersebut disampaikan, keputusan tentang pengupahan dan untuk mewujudkan upah
yang lebih realistis sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan.
Selain itu penentuan UMK ini merupakan rekomendasi bupati wali kota dan hasil rapat sidang
dewan pengupahan provinsi JawaTimur.
Tidak hanya itu penetapan UMK tahun 2022 di Jatim ini dijelaskan dalam Kepgub tersebut juga
telah berdasarkan SK Menaker tanggal 9 November Nomor B-M/383/HI.01.00/XI/2021 tentang
penyampaikan data perekonomian ketenagakerjaan dalam penetapan upah minimum tahun
2022.
Dan juga kepgub ini telah memperhatikan berita acara sidang dewan pengupahan Jatim tanggal
25 November 2021, dan tanggal 29 November 2021, putusan MK nomor 91/PUU-XVIII/2020,
dan yang terakhir juga memperhatikan rekomendasi pemerintah Kota Surabaya, Kabupaten
Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Pasuruan.
Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Himawan Estu
Bagijo pada Surya melalui pesan WA menyampaikan bahwa penetapan UMK Jatim Tahun 2022
oleh Gubernur Khofifah telah ditetapkan.
"Benar, sudah ditetapkan UMK tahun 2022 oleh Gubernur. Kepgub nya juga sudah bisa diunduh
secara terbuka oleh masyarakat luas di http:bit.ly/3E8XVcR. Kepgub tersebut secara resmi mulai
berlaku tanggal 1 Januari 2022. Penetapan UMK ini merupakan jalan keluar terbaik yang diambil
ibu gubernur dengan mengakomodir usulan bupati walikota, mengakomodir permintaan buruh
yang meminta UMK naik, dan tetap mempertimbangkan keberlanjutan dunia usaha di Jatim,"
kata Himawan.
BACA BERITA SURABAYA LAINNYA
842
