Page 847 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021

USULAN UMK KARAWANG NAIK 7,68 PERSEN DITOLAK RIDWAN KAMIL

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karawang mengakui
rekomendasi usulan kenaikan upah di wilayahnya ditolak pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sekretaris Disnakertrans Kabupaten Karawang, Rosmalia Dewi mengatakan, sebelumnya usulan
Upah Minimum Kabupaten/Kota ( UMK ) Karawang naik sebesar 5,27 persen atau Rp5.051.183.
Kemudian kembali direvisi menjadi 7,68 persen yakni sekitar Rp5.166.822,36.

Namun, kata Rosmalia, usulan tersebut ditolak oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
"Gubernur ( Ridwan kamil ) minta harus sesuai dengan PP 36," katanya ketika dikonfirmasi, Rabu
(1/12/2021).

Dengan demikian, lanjut dia, Kabupaten Karawang untuk tahun 2022 tidak ada kenaikan upah.
UMK Karawang tetap Rp4.798.312.
"Kita kan hanya mengusulkan, tetapi pak gubernur meminta untuk direvisi usulannya pada setiap
Kabupaten/Kota yang mengusulkan tidak sesuai dengan PP 36 tentang pengupahan," kata dia.

Selain itu, sambung Rosmalia, di Kabupaten Karawang saat ini ada sekitar 2.000 perusahaan
yang masih berdiri di zona wilayah industri maupun yang ada di Kawasan Industri.

Dikatakan dia, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) juga pernah mengusulkan bahwa usulan
UMK harus sesuai dengan PP 36.

"Mereka mengusulkan UMK tidak naik dengan dasar PP 36," katanya.

Sementara, Ketua Kamar Dagang Industri (KADIN) Kabupaten Karawang, Fadludin Damanhuri
mengungkapkan, usulan UMK Karawang memang dinilai begitu tinggi.

Fadludin menyarankan, supaya UMK Karawang mempertimbangkan mengenai industri-industri
kecil yang begitu tertekan karena Pandemi Covid-19.

"Perwakilan Kadin ini ada Apindo. Jadi sudah bilang, kita harapkan kenaikan upah harus
pertimbangkan seperti UMKM, IKM dan industri kecil lainnya," ungkap dia.

Menurutnya, penetapan usulan UMK di Karawang juga harus berdasarkan edaran yang
dikeluarkan oleh Kemenaker.

"Kami dari Kadin menyarankan minimal kenaikan UMK itu sesuai dengan edaran Kemenaker,
tentu juga dengan beberapa faktor yang sudah diperhitungkan oleh pihak pemerintah pusat,"
tutur dia.

Kemudian, kata dia, tingginya usulan UMK tahun 2022 dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Karawang terhadap Pemprov Jawa Barat akan berpengaruh pada jalannya industrialisasi.

"Saya berharap pemerintah dalam mengusulkan upah harus memperhitungkan juga investasi
industri di Karawang, tidak atas dasar desakan unsur politik, ataupun tidak atas desakan dari
kelompok tertentu," ujarnya.

Kontributor : Akhmad Nursyeha

846