Page 43 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 01 NOVEMBER 2019
P. 43
Rukmana menegaskan akan segera mendorong kalangan perusahaan untuk
menerapkan sistem upah terstruktur tersebut. Soalnya sama seperti penentuan
UMK, struktur pengupahan juga merupakan amanat PP 78/2015.
"Sebenarnya dalam PP 78/2015 itu diisyaratkan bahwa dua tahun keluarnya aturan
tersebut, setiap perusahaan harus memiliki struktur dan skala upah. Namun
kenyataannya di Kabupaten Bandung masih banyak yang belum menerapkannya,"
kata Rukmana.
Rukmana mengapresiasi serikat pekerja yang lebih mendorong ke penerapan
struktur dan skala pengupahan tersebut. Soalnya bagaimanapun pihaknya memang
tak bisa menetapkan UMK di luar ketentuan PP 78/2015.
"Saya sangat setuju jika serikat buruh menyuarakan hal itu, karena seharusnya
semua perusahaan sudah menerapkan struktur dan skala upah sejak 2017. Dengan
begitu upah minumum tidak menjadi upah maksimum dalam pelaksanannya," tutur
Rukmana.
Untuk mendukung aspirasi tersebut, Rukmana menegaskan bahwa Disnaker
Kabupaten Bandung akan segera melakukan monitoring terkait penerapan struktur
dan skala upah di kalangan pengusaha Kabupaten Bandung. Ia yakin jika semua
pengusaha sudah menerapkan struktur dan skala upah, tidak akan ada lagi tarik
menarik di mana buruh menginginkan upah setinggi-tingginya sementara
pengusaha ingin serendah-rendahnya.
Page 42 of 170.
