Page 38 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 01 NOVEMBER 2019
P. 38
Pakaian Jadi, Listrik dan Mesin, Furniture dan Industri Pengolahan lain serta
Reparasi secara rata-rata menghasilkan nilai tambah sebesar Rp 24 juta.
"Namun apresiasi terhadap kinerja pekerja/buruh sektor tersebut sampai hari ini
sama sekali belum dirasakan oleh pekerja/buruh DIY. Bahkan upah yang diterima
dari tujuh sektor tersebut rata-rata hanya sebesar Rp1,9 juta. Artinya pengusaha
masih memiliki surplus yang sangat besar dari perasan keringat dan tenaga
pekerja/buruh dari sektor tersebut," ungkapnya.
Dia berharap, DIY dengan label 'istimewa'nya tentu memiliki keputusan yang
seharusnya istimewa pula dalam rangka memberikan kesejahteraan basi masyarakat
khususnya pekerja/buruh. "Untuk itu, kami bermaksud menemui dan menyampaikan
kepada Gubernur DIY dan Pemerintah Pusat supaya menindaklanjuti apa yang kami
rekomendasikan," ujarnya.
Subsidi pendidikan
KSPI DIY, kata dia, akan mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi pada tanggal
31 Oktober 2019 yang isinya menolak dijadikannya PP 78/2015 Tentang
Pengupahan sebagai dasar penetapan UMK DIY. KSPI juga mendesak penetapan
UMP/UMK 2020 berdasarkan hasil survei yang sudah dilakukan dengan rincian Kota
Jogja Rp2,794,126, Sleman Rp2,645,010, Bantul Rp2,559,861, Kulonprogo
Rp2,510,079, sedangkan Gunung Kidul Rp2,501,992.
"Kami juga mendesak agar ditetapkan Upah Minimum Sektoral di DIY. Memberikan
subsidi pendidikan hingga Perguruan Tinggi kepada anak buruh yang tergabung
dalam SP/SB. Mengawasi penerapan struktur dan skala pengupahan di DIY,"
ucapnya.
Menurut Irsyad untuk memberikan tambahan pendapatan buruh di luar upah
sebenarnya masih bisa dilakukan dengan beberapa cara. Seperti memberikan
suntikan dana usaha bagi koperasi-koperasi yang dikelola oleh SP/SB di DIY. Cara
lainnya dengan memberikan insentif dana usaha bagi keluarga buruh yang
mempunyai usaha skala kecil. Atau mengimplementasikan amanat Keistimewaan
Jogja dan visi misi Gubernur DIY periode 2017-2022 seperti memberikan
"Bisa juga dengan menetapkan kawasan perumahan buruh, dengan harga tanah
yang terjangkau oleh upah buruh serta disertai dengan subsidi pembangunan
perumahan buruh," ujarnya.
Cara lainnya dengan mengalokasikan dana keistimewaan untuk pengembangan
kebudayaan perburuhan di Jogja. KSPI DIY juga mendesak agar pemerintah segera
membuat peraturan daerah tentang Ketenagakerjaan yang setidaknya berisi
Informasi ketenagakerjaan dan perencanaan tenaga kerja, perluasan kesempatan
kerja, jaminan sosial, fasilitas kesejahteraan, insentif untuk perusahan dan buruh,
pengawasan dan perlindungan, buruh kontrak dan outsourcing, membuat regulasi
tentang profit sharing dan saham untuk buruh/pekerja di setiap perusahaan yang
ada di DIY
Page 37 of 170.
