Page 37 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 01 NOVEMBER 2019
P. 37
Title TAK SESUAI DENGAN KESEJAHTERAAN, BURUH TOLAK UMP 2020
Media Name pikiran-rakyat.com
Pub. Date 31 Oktober 2019
https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2019/10/31/tak-sesuai-dengan-ke
Page/URL
sejahteraan-buruh-tolak-ump-2020
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Konfenderasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) tetap menolak PP
No.78/2015 menjadi dasar penetapan UMP 2020. KSPI bersikeras agar pemerintah
tetap menerapkan UMP tahun depan sesuai dengan nilai Kebutuhan Hidup Layak
(KHL).
Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY, Irsyad Ade
Irawan di Yogyakarta, Rabu 30 Oktober 2019 mengatakan sejak 2016 UMP
ditetapkan berdasarkan PP 78/2015 tentang Pengupahan. "Namun kenyataannya PP
tersebut bukan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh," katanya.
Irsyad mengatakan, berdasarkan survei kesejahteraah pekerja/buruh yang kami
lakukan, dilihat dari Kebutuhan Hidup Layak dan perolehan upah, pekerja/buruh di
masing-masing kabupaten/kota di DIY rata-rata mengalami defisit ekonomi sebesar
Rp 925.933. Rinciannya, berdasarkan Kabupaten/Kota Hasil survei KHL 2019 pekerja
di Kota Jogja mengalami defisit -Rp947,726, Sleman -Rp944,010, Bantul -
Rp910,061, Kulonprogo -Rp896,879, dan Gunung Kidul -Rp930,992.
Hasil survei KHL per September 2019 yang dilakukan oleh KSPI adalah, Kota Jogja
Rp2.794.126 dengan upah defisit Rp1,846,400, Sleman Rp2.645.010 dengan upah
defisit Rp1,701,000, Bantul Rp2.559.861 dengan upah defisit Rp1,649,800,
Kulonprogo Rp2.510.079 dengan upah defisit Rp1,613,200, dan Gunung Kidul
Rp2.501.992 dengan upah defisit Rp1,571,000.
Sulit menutup desifit
Dengan tidak adanya pendapatan tambahan pekerja/buruh DIY selama ini, kata
Irsyad, pekerja/buruh DIY semakin sulit menutup angka defisit ekonomi tersebut.
Padahal berdasarkan data statistik dari BPS pertumbuhan ekonomi DIY telah
didorong oleh beberapa sektor unggulan daerah yang cukup stabil dalam beberapa
tahun terakhir. Di antaranya adalah sektor industri pengolahan, konstruksi, dan
sektor penyediaan akomodasi dan makan minum.
Berdasarkan data BPS pula, tujuh sektor industri yang terdiri dari Industri
Pengolahan Makanan dan Minuman, Industri Pengolahan Tembakau, Tekstil,
Page 36 of 170.
