Page 33 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 01 NOVEMBER 2019

Title BURUH AKAN DEMO TOLAK KENAIKAN UMP
Media Name republika.co.id
Pub. Date 31 Oktober 2019
https://nasional.republika.co.id/berita/q07rmz415/buruh-akan-demo-tola k-kenaikan-
Page/URL
ump
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Gabungan buruh yang berasal dari DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten diketahui
akan menggelar aksi unjuk rasa di kantor pusat Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker), Jakarta, pada hari ini. Massa itu yang tergabung dalam Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak kenaikan upah minimum provinsi (UMP)
sebesar 8,51 persen.

Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, pihaknya menuntut agar Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan segera direvisi. Beleid tersebut
mengatur formula kenaikan UMP dan upah minimum kabupaten/kota (UMK)
berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

KSPI menuntut besaran kenaikan UMP/UMK pada 2020 berkisar antara 10-15
persen, bukan 8,51 persen. Sebab, lanjut dia, hal itu sudah berdasarkan pada fakta
lapangan, yakni survei mengenai kebutuhan hidup layak yang sudah ditingkatkan,
baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

"Apalagi, Presiden Jokowi sudah berulang kali menegaskan sikapnya untuk merevisi
PP 78/2015. Pada tahun ini, besarnya inflasi yang digunakan (berdasarkan PP
78/2015) adalah sebesar 3,39 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12
persen. Kenaikan UMP/UMK tahun 2020 (hanya) sebesar 8,51 persen," ujar Said
Iqbal dalam keterangan tertulis, Rabu.

Dia mengatakan, massa buruh meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah segera mengabulkan tuntutan mereka. Menaker Ida baru sepekan lamanya
menduduki jabatan tersebut sebagai penerus menaker sebelumnya, Hanif Dhakiri,
dalam pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

"Mengingat lima tahun posisi Menaker dijabat Hanif Dhakiri, kondisi ketenagakerjaan
tidak mengalami perbaikan yang signifikan. Selama ini, pemerintah mendorong
adanya dialog sosial, tetapi giliran menetapkan kenaikan upah minimum, dilakukan
secara sepihak. Ini menunjukkan sikap antidemokrasi," ucap Said Iqbal.

Pada Rabu (30/10), sejumlah massa buruh DKI Jakarta diketahui mendatangi Balai
Kota untuk menyuarakan tuntutan serupa. Dalam rekomendasi mereka, kenaikan
UMP DKI Jakarta dipatok sebesar 16 persen atau menjadi Rp 4,6 juta pada 2020.

Page 32 of 170.