Page 32 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 01 NOVEMBER 2019
P. 32

Title         RIBUAN BURUH BAKAL GERUDUK KEMENAKER TOLAK KENAIKAN UPAH
                Media Name    tempo.co
                Pub. Date     31 Oktober 2019
                              https://bisnis.tempo.co/read/1266504/ribuan-buruh-bakal-geruduk-kemena ker-tolak-
                Page/URL
                              kenaikan-upah
                Media Type    Pers Online
                Sentiment     Negative











               Gabungan buruh dari daerah Jakarta, Jawa Barat, dan Banten yang tergabung dalam
               Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi unjuk rasa di kantor
               Kementerian Ketenagakerjaan pada Kamis, 31 Oktober 2019.

               Unjuk rasa ini dilakukan sebagai bentuk penolakan upah minimum provinsi (UMP) yang
               naik 8,51 persen. Dalam unjuk rasa itu, KSPI menuntut agar Peraturan Pemerintah
               Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP 78/2015) segera direvisi.

               "Apalagi Presiden Jokowi sudah berulangkali menegaskan sikapnya untuk merevisi PP
               78/2015," ujar Presiden KSPI Said Iqbal seperti dikutip dari siaran pers, Rabu, 30
               Oktober 2019.

               Iqbal menyebut dalam PP 78/2015 telah diatur formula kenaikan UMP atau UMK
               berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional.

               Tahun 2019, besarnya inflasi yang digunakan adalah sebesar 3,39 persen dan
               pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen. Atas dasar itu, kenaikan UMP/UMK tahun
               2020 adalah sebesar 8,51 persen.

               Namun, KSPI menuntut kenaikan UMP/UMK 2020 berkisar antara 10- 15 persen.
               Pasalnya, angka kenaikan sebesar ini telah didasarkan pada survei pasar mengenai
               kebutuhan hidup layak yang sudah ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya.

               Kalangan buruh meminta agar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang baru
               seminggu resmi menduduki jabatan ini segera mengabulkan tuntutan buruh.
               "Mengingat lima tahun posisi Menaker dijabat Hanif Dhakiri, kondisi ketenagakerjaan
               tidak mengalami perbaikan yang signifikan," ucapnya.

               Selama ini, kata Iqbal, pemerintah mendorong adanya dialog sosial. "Tetapi giliran
               menetapkan kenaikan upah minimum dilakukan secara sepihak. Ini menunjukkan sikap
               anti demokrasi."

               Pada hari ini sejumlah buruh DKI Jakarta telah mendatangi Balai Kota, mereka
               menyuarakan tuntutan yang sama. Dalam rekomendasi mereka, kenaikan UMP DKI
               Jakarta harusnya sebesar 16 persen atau menjadi Rp 4,6 juta pada 2020.




                                                       Page 31 of 170.
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37