Page 76 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 01 NOVEMBER 2019
P. 76

Title         BURUH MINTA ACUAN UPAH KEMBALI PAKAI KHL
                Media Name    detik.com
                Pub. Date     31 Oktober 2019
                              https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/4766893/buruh-minta-ac uan-upah-
                Page/URL
                              kembali-pakai-khl
                Media Type    Pers Online
                Sentiment     Negative







               Jakarta - Jelang pengumuman dan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)
               serempak pada 1 November 2019, ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi
               Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kementerian
               Ketenagakerjaan (Kemnaker), hari ini, Kamis (31/10/2019).

               Adapun salah satu tuntutannya yaitu, mereka menolak kenaikan UMP berdasarkan
               Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015 yang naik 8,51% atau menjadi Rp
               4,2 juta/bulan.

               "Sikap kami seperti tahun-tahun lalu tidak berubah, yaitu kami menolak dengan
               keras penetapan UMP dan UMK dengan menggunakan PP No. 78 tahun 2015," tutur
               Sekretaris Jenderal DPP Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden
               Hatam Aziz.

               Menurutnya, pihak dewan pengupahan nasional sudah memiliki hitungan sendiri,
               yang mana kenaikan itu harusnya berada di angka rata-rata 15% atau mencapai Rp
               4.532.117/bulan. Angka tersebut didapat dari hitungan sesuai UUD No.13 Tahun
               2003 yang berdasarkan 84 item kebutuhan hidup layak (KHL).

               "Informasi dan laporan yang sudah kami terima, kebutuhan hidup layak itu dulu
               hanya 60 item. Sekarang sudah menjadi 78 item. Gunakan sekarang parameternya
               tidak lagi yang 60 item. Tapi setidaknya yang 78 item itu," minta Aziz.

               Aziz meminta, acuan KHL kembali digunakan untuk menghitung UMP. Tidak seperti
               sekarang yang hanya menggunakan inflasi pertumbuhan ekonomi dan produk
               domestik bruto (PDB)seperti tertuang dalam PP No. 78 Tahun 2015.

               Bila hanya menggunakan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi saja menurutnya
               kenaikan UMP belum mampu mengimbangi kenaikan biaya hidup.

               "Ini sangat ironis dalam situasi kami para pekerja, kenaikan upahnya dibatasi
               dengan PP 78 yang hanya parameternya inflasi saja dan PDB, ini tidak seimbang,"
               imbuhnya.

               (dna/dna) upah ump buruh demo buruh khl komponen hidup layak.




                                                       Page 75 of 170.
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81