Page 71 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 01 NOVEMBER 2019

Title ALIANSI BURUH: DEWAN PENGUPAHAN DIY MANIPULATIF TETAPKAN UMP 2020
Media Name tirto.id
Pub. Date 31 Oktober 2019
https://tirto.id/aliansi-buruh-dewan-pengupahan-diy-manipulatif-tetapk an-ump-2020-
Page/URL
ekSR
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

tirto.id - Kalangan buruh kecewa Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
menetapkan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum
Provinsi (UMP) 2020.

Pemerintah dinilai tidak memiliki sensitivitas terkait dengan kebutuhan hidup layak.

"Penetapan UMP 2020 yang ditetapkan kemarin mengecewakan pekerja di DIY.
Bahwa Gubernur atau pemda tidak sensitif dan responsif terkait dengan kebutuhan
hidup layak buruh DIY," kata Sekjen Aliansi Buruh Yogyakarta Kirnadi, Kamis
(31/10/2019).

Hal itu karena penetapan UMP hanya berdasarkan dari pertumbuhan ekonomi dan
inflasi secara nasional. Pemda khusunya gubernur kata dia tidak menimbang soal
kesejahteraan buruh dalam penetapam upah minimum.

Menurut dia, Gubernur DIY memiliki kewenangan untuk menetapkan upah minimum
sektoral. Dengan demikian upah minimum untuk sektor-sektor unggulan dan
produktif di DIY dapat lebih ditingkatkan lagi.

Kirnadi juga menjelaskan, upah minimum 2020 jauh dari hasil survei kebutuhan
hidup layak di Yogyakarta yang dilakukan oleh aliansi buruh.

Rata-rata kebutuhan hidup layak di kabupaten/kota di Yogyakarta berkisar Rp2,4
juta hingga Rp2,7 juta.

Penetapan upah minimum oleh dewan pengupahan dinilai manipulatif meski didasari
survei, namun diduga tak sesuai dengan Peraturan Menakertrans yang menyaratkan
60 item.

Ia mencontohkan item tempat tinggal yang disurvei hanya kamar indekos ukuran
kecil. Padahal, kata dia, berdasarkan aturan tempat tinggal haruslah ada ruang
tamu, dapur, kamar tidur, dan kamar mandi sebagai standar minimal hidup layak.

"Fakta di lapangan, survei yang dilakukan oleh dewan pengupahan itu untuk tempat
tinggal pekerja atau buruh itu hanya indekos ukuran 3x3 meter persegi. Artinya

Page 70 of 170.