Page 72 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 01 NOVEMBER 2019
P. 72

surveinya itu adalah survei yang manipulatif dan itu salah," katanya.
               UMP DIY Terendah se-Indonesia

               Sebelumnya Pemprov DIY bersama pemerintah kabupaten/kota di DIY telah
               menyepakati kenaikan UMP dan UMK yang akan berlaku pada 2020.

               Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi DIY, Andung
               Prihadi Santosa mengatakan pada Rabu (30/10/2019) telah dilakukan rapat antar
               Dewan Pengupahan Daerah khusunya kepala daerah dengan Gubernur DIY.

               "Intinya [hasil rapat] adalah menyepakati nominal besaran dari UMP dan UMK untuk
               tahun 2020," kata Andung saat ditemui usai rapat di Kantor Gubernur DIY.

               Dalam rapat tersebut disepakati bahwa kenaikan UMP dan UMK masih berpegang
               pada Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Aturan itu
               digunakan seluruh daerah untuk menentukan upah minimum tiap tahun.

               Dengan aturan itu kenaikan upah minimum didasari pada inflasi dan angka
               pertumbuhan nasional hal itu mengacu pada surat edaran dari Menakertrans kepada
               seluruh gubernur.

               "Untuk itu dalam rapat koordinasi bersepakat bahwa UMP sesuai dengan PP 78 ada
               kenaikan 8,51 persen dari UMP tahun 2019. Yaitu besarannya menjadi Rp1.704.608,
               25," katanya.

               Kemudian karena UMP harus paling rendah maka ditetapkan juga UMK, sehingga
               upah yang terendah pasti kata dia angkanya di atas UMP.

               Untuk itu disepakati besaran UMK 2020 masing-masing untuk kabupaten Gunung
               Kidul Rp1.705.000 ; Kulon Progo Rp1.750.500 ; Bantul Rp1.790.500 ; Sleman
               Rp1.846.000 ; dan Kota Yogyakarta Rp2.004.000.

               Dengan penetapan ini diperkirakan pada 2020, DIY menempati daerah dengan nilai
               UMP terendah se-Indonesia seperti pada 2019.

               Besaran UMP dan UMK ini kata Andang akan segera disahkan dalam bentuk Surat
               Keputusan (SK) Gubernur. Untuk UMP SK akan ditandatangani oleh gubernur pas 1
               November 2019, sedangkan UMK sehari setelahnya.

               "Sekarang belum ada nomernya [surat keputusan]. Tapi sudah disepakati dan
               kelihatannya data tidak mungkin berubah karena ini sudah rapat final," katanya.

               (tirto.id - Hard News)

               Reporter: Irwan Syambudi
               Penulis: Irwan Syambudi
               Editor: Zakki Amali



                                                       Page 71 of 170.
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77