Page 95 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 01 NOVEMBER 2019
P. 95

Title         KEMNAKER: UMP 2020 NAIK 8,51 PERSEN ADALAH JALAN TENGAH
                Media Name    antaranews.com
                Pub. Date     31 Oktober 2019
                              https://www.antaranews.com/berita/1140356/kemnaker-ump-2020-naik-851-p ersen-
                Page/URL
                              adalah-jalan-tengah
                Media Type    Pers Online
                Sentiment     Positive
               KEMNAKER: UMP 2020 NAIK 8,51 PERSEN ADALAH JALAN
               TENGAH
               Jadi 8,51 persen ini sudah jalan tengah Jakarta - Kenaikan upah minimum provinsi
               (UMP) 2020 sebesar 8,51 persen merupakan jalan tengah, ujar Direktur
               Pengupahan Kemnaker Dinar Titus Jogaswitani ditemui usai pertemuannya dengan
               buruh yang berunjuk rasa di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Kamis.

               "Angka ini kan diambil dari inflasi nasional sebesar 3,39 persen ditambah dengan
               pertumbuhan ekonomi 5,12 persen menjadi 8,51 persen, sesuai dengan PP 78/2015
               tentang Pengupahan," kata Dinar.

               Menurut Dinar, tak hanya buruh yang keberatan dengan angka tersebut, asosiasi
               juga meminta kementerian untuk menurunkan angka 8,51 persen itu.

               "Ada dari asosiasi pengusaha datang kemari untuk minta agar angkanya sekitar 5-6
               persen saja, sementara buruh minta 10-15 persen. Jadi 8,51 persen ini sudah jalan
               tengah," katanya.

               Keinginan buruh agar UMP naik sekitar 10-15 persen, menurut Dinar angka itu tidak
               berdasar. Dia mengatakan sampai saat ini buruh tidak pernah memberikan dasar
               dari survei tersebut. Sementara angka yang ditetapkan pemerintah telah
               berdasarkan survei.

               Mengenai permintaan buruh untuk mencabut PP 78/2015, Dinar mengatakan
               kementerian telah menerima perintah dari Presiden Joko Widodo untuk merevisi
               peraturan tersebut.

               Saat ini pihaknya tengah melakukan dialog dengan berbagai pihak sepeeti pihak
               pekerja dan pengusaha untuk memberikan masukan atas perbaikian PP 78/2015
               tersebut.

               "Selama ini banyak pihak yang menyatakan keberatan atas peraturan tersebut,
               tetapi tidak pernah memberikan ide apa saja yang perlu diubah dari peraturan
               tersebut. Sekarang kami sedang mengumpulkan bahan-bahannya," kata dia.

               Pewarta: Aubrey Kandelila Fanani Editor: Zita Meirina COPYRIGHT (c)2019 .









                                                       Page 94 of 170.
   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100