Page 90 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 01 NOVEMBER 2019
P. 90
Title BURUH GAGAL BERTEMU PERWAKILAN KEMENAKER
Media Name republika.co.id
Pub. Date 31 Oktober 2019
https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/19/10/31/q08e17328-bu ruh-gagal-
Page/URL
bertemu-perwakilan-kemenaker
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Pertemuan Kementerian Ketenagakerjaan dan buruh pengunjuk rasa di Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker), Jakarta, Kamis (31/10), yang meminta kenaikan UMP tidak
menggunakan PP No.78/2015 tak menghasilkan kesepakatan apa pun. Pasalnya pada
pertemuan yang terjadi sekitar pukul 13.30 WIB tersebut, pihak buruh telanjur emosi
karena menunggu Direktur Pengupahan Kemnaker Dinar Titus Jogaswitani.
Akhirnya perwakilan buruh tidak mau mendengarkan penjelasan dari pihak Kemenaker.
"Kami merasa dilecehkan dengan Ibu datang terlambat, jadi kami mohon pamit," kata salah
satu perwakilan buruh Edi Guntoro usai menyampaikan aspirasinya.
Buruh meminta PP 78/2015 tentang Pengupahan dibatalkan dan menolak revisi UU
No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Bagi buruh, PP No.78/2015 telah membuat kenaikan
upah minimum yang berdasarkan inflasi 3,39 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional
sebesar 5,12 persen tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.
Mereka menilai harusnya kenaikan UMP seharusnya sebesar 15 persen. Buruh mengklaim
angka itu didapat dari survei ke lapangan berdasarkan 78 item kebutuhan hidup layak.
Di kesempatan itu buruh juga menyampaikan kekecewaannya karena tak bisa bertemu
langsung dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Mereka juga menyampaikan
kepada pihak Kemenaker agar menolak investasi selama investasi itu memberikan upah
kecil bagi buruh.
Direktur Pengupahan Kemnaker Dinar Titus Jogaswitani saat dikonfirmasi mengatakan
sudah menunggu para buruh. Namun mereka tak kunjung datang dan akhirnya dia
melakukan aktivitas lain seperti shalat sembari menunggu para buruh.
Dia mengatakan pertemuan itu harusnya menjadi ajang dialog untuk menyampaikan
aspirasi buruh. Buruh tapi tak mau mendengarkan pihak Kemenaker.
Mengenai PP No.78/2015, Dinar mengatakan Kemenaker sudah menerima perintah dari
Presiden Joko Widodo untuk segera merevisinya. Saat ini pihaknya sedang mengumpulkan
suara-suara dari berbagai pihak untuk revisi peraturan tersebut.
Terkait revisi UU Ketenagakerjaan, menurut dia, tidak ada yang perlu ditolak karena hingga
saat ini Kementerian Ketenagakerjaan bahkan belum punya draft untuk revisi UU tersebut.
Page 89 of 170.
