Page 13 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 OKTOBER 2021
P. 13
Judul Menko PMK Muhadjir Ingatkan Hak Pekerja Migran Harus Dipenuhi
Nama Media Ekonomi Neraca
Newstrend Perlindungan PMI
Halaman/URL Pg6
Jurnalis bari
Tanggal 2021-10-11 07:15:00
Ukuran 174x64mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 3.480.000
News Value Rp 10.440.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia) Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) harus mengawasi
betul-betul dan memperhatikan persyaratan calcSn PMI yang mau berangkat, apa semua sudah
terpenuhi dan mengawasi selama berada di luar negeri. Harus ada jaminan tentang hak-hak
mereka, bahkan kembali ke Tanah Air jangan sampai dia tidak dilayani dengan baik. Semuanya
harus kita lakukan secara sistemik dan dipastikan semuanya berjalan seperti yang kita harapkan
neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia) Jika sudah bekerja di luar negeri ada duta besar dan ada yang bertanggung
jawab untuk mengatasi ini. Yang tidak kalah penting adalah dari pihak pekerja migran itu sendiri
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sebenarnya perlindungan itu paripurna dari
mulai berangkat hingga kembali ke Tanah Air. Kita sekarang sedang mendorong untuk lebih
mempermudah prosedurnya, para Calon PMI bisa ke LTSM yang ada di provinsi dan kabupaten
kota yang menjadi kantong PMI
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sebenarnya dalam UU Nomor 18 dan
17(Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2014) itu sudah diatur bagaimana
bentuk perlindungannya, sehingga yang dibutuhkan sekarang adalah sinergi antar kementerian
dan lembaga agar perlindungan bisa dilakukan secara maksimal
Ringkasan
Menko Bidang Manusia dan Pembangunan PMK Muhadjir Effendy menegaskan pekerja migran
Indonesia (PMI) harus mendapatkan jaminan hak mereka selama bekerja di luar negeri hingga
pulang kembali ke Tanah Air. Ha! tersebut sebagai tindak lanjut yang menjadi arahan dari
Presiden Joko Widodo.
12
