Page 14 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 OKTOBER 2021

MENKO PMK MUHADJIR INGATKAN HAK PEKERJA MIGRAN HARUS DIPENUHI

Menko Bidang Manusia dan Pembangunan PMK Muhadjir Effendy menegaskan pekerja migran
Indonesia (PMI) harus mendapatkan jaminan hak mereka selama bekerja di luar negeri hingga
pulang kembali ke Tanah Air. Hal tersebut sebagai tindak lanjut yang menjadi arahan dari
Presiden Joko Widodo.

"Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) harus mengawasi betul-betul dan
memperhatikan persyaratan calon PMI yang mau berangkat, apa semua sudah terpenuhi dan
mengawasi selama berada di luar negeri. Harus ada jaminan tentang hak-hak mereka, bahkan
kembali ke Tanah Air jangan sampai dia tidak dilayani dengan baik. Semuanya harus kita lakukan
secara sistemik dan dipastikan semuanya berjalan seperti yang kita harapkan," ujar Muhadjir,
usai menjadi pembicara di Rakornas Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI),
sebagaimana dikutip dalam keterangannya, akhir pekan kemarin.

Terkait maraknya sindikat penempatan ilegal, Muhadjir minta agar pihak terkait turun tangan
menyelesaikan kasus tersebut. Dia menyebutkan ada pihak-pihak yang bertanggung jawab dan
itu sudah ada masing-masing kementerian dan lembaga yang menangani, yakni kepolisian,
imigrasi, dan pihak terkait lainnya.

"Jika sudah bekerja di luar negeri ada duta besar dan ada yang bertanggung jawab untuk
mengatasi ini. Yang tidak kalah penting adalah dari pihak pekerja migran itu sendiri," ujarnya.

Ditemui di tempat yang sama, Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Ida Fauziyah
mengatakan, perlindungan kepada PMI diberikan mulai dari sebelum berangkat bekerja ke
negara penempatan hingga kembali ke Indonesia.

"Sebenarnya perlindungan itu paripurna dari mulai berangkat hingga kembali ke Tanah Air. Kita
sekarang sedang mendorong untuk lebih mempermudah prosedurnya, para Calon PMI bisa ke
LTSM yang ada di provinsi dan kabupaten kota yang menjadi kantong PMI," kata Menaker Ida
Fauziyah.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Menaker Ida, ketika PMI berangkat dan sudah bekerja maka yang
akan melakukan pengawasan adalah perwakilan dan atase ketenagakerjaan yang tersebar di 13
negara. Kemudian, jika PMI kembali ke Indonesia, maka yang bertanggung jawab melakukan
pengawasan ialah pemerintah pusat dan pemerintah setempat, termasuk Kementerian Luar
Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan RAM, dan BP2MI.

"Sebenarnya dalam UU Nomor 78 dan 17 (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
tahun 2014) itu sudah diatur bagaimana bentuk perlindungannya, sehingga yang dibutuhkan
sekarang adalah sinergi antar kementerian dan lembaga agar perlindungan bisa dilakukan secara
maksimal," kata Menaker. a bori

13