Page 222 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 OKTOBER 2021
P. 222
KETUA DPD RI SAMBUT POSITIF RENCANA PENGIRIMAN KEMBALI PEKERJA
MIGRAN INDONESIA KE TAIWAN
Seiring menurunnya kasus positif Covid-19 di Indonesia, Pemerintah berencana membuka
kembali penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Taiwan.
Rencana ini disambut positif Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya,
penempatan pekerja migran dapat menekan angka pengangguran akibat situasi pertumbuhan
ekonomi yang belum berjalan maksimal disebabkan pandemi.
"Namun persiapan yang dilakukan harus matang. Terutama berkaitan dengan kesehatan para
calon pekerja migran yang akan berangkat ke negara-negara penempatan. Karena para pekerja
migran ini membawa nama Indonesia ke luar negeri," kata LaNyalla, Jumat (8/10/2021).
Untuk itu, LaNyalla meminta Kemenaker benar-benar memastikan penerapan protokol kesehatan
yang dimulai dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan Lembaga
Pelatihan Kerja Luar Negeri (LPK-LN).
"Kemudian ajak pihak-pihak yang berkepentingan di otoritas Taiwan untuk melihat kesiapan
prokes kita dan calon pekerja yang akan berangkat. Sebagai bukti keseriusan kita dalam
persiapan sehingga diharapkan bisa menjadi pertimbangan agar penempatan pekerja migran ke
Taiwan segera dibuka kembali dalam waktu dekat," lanjutnya.
Ditambahkan LaNyalla, Kemenaker juga harus terus memantau dan menindak secara tegas,
apabila ada P3MI/LPK-LN yang tidak mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan.
Di samping itu, LaNyalla menginginkan agar pekerja migran yang dikirim berkemampuan tinggi
dan memiliki skill yang baik. Artinya kualitas dari pekerja migran Indonesia sangat bagus, tidak
hanya sehat secara jasmani tetapi mempunyai ketrampilan mumpuni.
"Termasuk yang harus dikuasai oleh para pekerja migran Indonesia adalah bahasa asing,
minimal Bahasa Inggris dan bahasa Taiwan," ucapnya.
Jika nanti otoritas Taiwan sudah membuka kembali penempatan pekerja migran Indonesia,
LaNyalla mewanti-wanti Kemenaker untuk menekan angka penempatan migran ilegal yang
diberangkatkan oleh para sindikat.
"Sudah menjadi rahasia umum adanya pekerja migran yang berangkat secara ilegal. Ini tindakan
merugikan dan tidak bertanggungjawab. Kemenaker harus mempunyai strategi
mengantisipasinya dengan penguatan bersama lembaga-lembaga terkait," kata LaNyalla. CM
(srf).
221
