Page 259 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 OKTOBER 2021
P. 259
Pada kesempatan tersebut, Airlangga turut mengungkapkan bahwa dengan adanya pembatasan
yang diberlakukan pemerintah Indonesia maupun negara tujuan mengakibatkan penempatan
PMI mengalami penurunan yang signifikan.
"Turunnya penempatan Tenaga Kerja dan sekaligus remitansi jumlah penempatan di bulan Juli
2021 hanya 4807 orang Turun 80% dibandingkan periode yang lalu jumlah tensi pun menurun
17% dibandingkan tahun 2019." ujarnya.
Untuk merespons hal itu, Pemerintah melalui Kementerian tenaga kerja telah menerbitkan
peraturan menaker tentang pelaksanaan penempatan PMI di masa adaptasi kegiatan baru.
“Dengan regulasi tersebut kembali ada kesempatan kepada calon PMI untuk di negara
penempatan dengan tentunya diharapkan prinsip perlindungan dan protokol kesehatan.
Tantangan lain adalah menjamin tersedianya anggaran daerah yang cukup untuk melaksanakan
pembebasan biaya dan penempatan PMI serta memastikan agar perusahaan penempatan PMI
bertanggung jawab terhadap proses pemenuhan hak-hak PMI selama bekerja." pungkasnya.
Untuk diketahui, BP2MI telah menerbitkan peraturan terkait pembebasan biaya penempatan
pekerja migran. Pembebasan biaya penempatan diberikan bagi PMI pada 10 jenis jabatan yang
rentan seperti pengurus rumah tangga pengasuh bayi atau lansia, juru masak dan pekerja
informal lainnya. Biaya yang dibebaskan terdiri dari tiket keberangkatan dan pulang, visa kerja,
legalisasi perjanjian kerja, pelatihan kerja, hingga sertifikat kompetensi.
258