Page 322 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 OKTOBER 2021

Judul Rekom Upah 2022 Gaduh
Nama Media Banten Pos
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg6&5
Jurnalis azm
Tanggal 2021-10-08 12:39:00
Ukuran 193x261mmk
Warna Warna
AD Value Rp 56.742.000

News Value Rp 283.710.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber
positive - Al Hamidi (Kepala Disnakertrans Banten) Kami sampaikan (hasil rekom) ke Bu Menaker,
dan Pak Gubernur serta seluruh bupati dan walikota

Ringkasan

Hasil kesepakatan atas rekomendasi upah minimum di Provinsi Banten tahun 2022 yang
dilakukan oleh semua unsur seperti, pekerja, pengusaha, pemerintah dan akademisi di Aula
Disnakertrans Banten, Kamis (7/10) berlangsung alot. Mereka satu sama lain memiliki
kepentingan masing-masing. Dari unsur buruh atau serikat pekerja menyampaikan tiga hal.
Pertama, menolak pemberlakuan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker)
beserta produk turunan dalam penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP).

REKOM UPAH 2022 GADUH

Hasil kesepakatan atas rekomendasi upah minimum di Provinsi Banten tahun 2022 yang
dilakukan oleh semua unsur seperti, pekerja, pengusaha, pemerintah dan akademisi di Aula
Disnakertrans Banten, Kamis (7/10) berlangsung alot. Mereka satu sama lain memiliki
kepentingan masing-masing.

Dari unsur buruh atau serikat pekerja menyampaikan tiga hal. Pertama, menolak pemberlakuan
UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) beserta produk turunan dalam
penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Kedua, Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov) tidak mengevaluasi atau merubah rekomendasi
upah minimum kabupaten/kota (UMK) dari bupati dan walikota. Ketiga, mengutamakan
musyawarah mufakat dalam penetapan UMP maupun UMK.

Sementara dari unsur pengusaha, menyampaikan dua hal. Pertama, banyak pengusaha di
Banten yang belum membayar upah minimum yang menjadi tugas pemerintah dan tugas seluruh
elemen atau pemangku kepentingan dalam menegakan hukum terhadap perusahaan-
321