Page 323 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 OKTOBER 2021

perusahaan. Kemudian, yang kedua, pengusaha juga menyampaikan agar semua pihak mentaati
peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam penetapan upah minimum.
Dari unsur pemerintah, menyampaikan dua hal point penting. Pertama, perlu harmonisasi data
atau bahan-bahan antar lembaga seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Sosial (Dinsos)
dalam penetapan upah minimum agar tidak menimbulkan ketidak kondusipan.

Point kedua, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk
segera merevisi Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Penyusuna APBD,
karena dalam Permendagri saat ini tidak ada kode anggaran untuk dewan pengupahan
kabupaten/kota (Depe-kab/Depeko).

Adapun unsur pakar atau akademisi, menyampaikan saran kepada pemerintah agar
memformulasikan aturan yang tidak menimbulkan ketidak kondusipan dan menimbulkan
disharmoni hubungan industrial. Serta mendorong penguatan kelembagaan bipatrit dalan
perundingan penentuan upah dimasing- masing perusahaan.
Ketua Dewan Pengupahan Provinsi yang juga Kepala Disnakertrans Banten, Al Hamidi didampingi
Kasi Pengupahan dan Jam-sos, Karna Wijaya mengungkapkan, bahwa rekomendasi hasil rapat
koordinasi Depeprov dan LKS tripatrit provinsi serta Depekab/ Depeko dalam rangka penetapan
upah minimum di Provinsi Banten tahun 2022 tersebut disampaikan kepada pemerintah pusat,
gubernur dan bupati/walikota.

"Kami sampaikan (hasil rekom) ke Bu Menaker, dan Pak Gubernur serta seluruh bupati dan
walikota," katanya.(RUS,'AZM

Caption:

Ketua Dewan Pengupahan Provinsi yang juga Kepala Disnakertrans Banten, Al Hamidi sedang
memberikan sambutan dalam acara rapat koordinasi membahas persiapan penetapan upah 2022
di Aula Disnakertans.

322