Page 93 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 OKTOBER 2021
P. 93
Judul Uang Bantuan Rp 1 Juta dari Pemerintah Cair, Buruan Cek KTP dan
Data Ini Jangan Kelupaan
Nama Media motorplus-online.com
Newstrend Bantuan Subsidi Upah 2021
Halaman/URL https://www.motorplus-online.com/read/252933508/uang-bantuan-rp-
1-juta-dari-pemerintah-cair-buruan-cek-ktp-dan-data-ini-jangan-
kelupaan?page=all
Jurnalis Galih Setiadi
Tanggal 2021-10-09 21:15:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Rezeki nomplok dapat bantuan pemerintah, salah satunya bantuan Rp 1 juta. Asyiknya uang
bantuan Rp 1 juta dari pemerintah cair, cepetan cek KTP dan data ini jangan sampai kelupaan.
UANG BANTUAN RP 1 JUTA DARI PEMERINTAH CAIR, BURUAN CEK KTP DAN DATA
INI JANGAN KELUPAAN
Rezeki nomplok dapat bantuan pemerintah, salah satunya bantuan Rp 1 juta. Asyiknya uang
bantuan Rp 1 juta dari pemerintah cair, cepetan cek KTP dan data ini jangan sampai kelupaan.
Total bantuan Rp 1 juta berasal dari program Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) atau BLT Subsidi
Gaji. Biar kebagian, pastikan nama bikers dan warga lainnya terdaftar sebagai penerimanya,
begini cara ceknya. BLT subsidi gaji sebesar Rp 1 juta diberikan untuk dua bulan secara penuh
tanpa ada potongan biaya apapun.
Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) hanya diberikan kepada pekerja/buruh yang memenuhi syarat dan
kriteria dari Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan.
Peserta dapat mencairkan bantuan via bank penyalur atau HIMBARA yang terdiri dari bank
Mandiri, BRI, BTN, dan BNI. Sasaran penerima BLT Subsidi Gaji untuk pekerja atau buruh sesuai
syarat dari Kemnaker.
Sebelum cek nama penerima, pastikan beberapa syarat penerima bantuan Rp 1 juta terpenuhi,
yaitu: Cara Cek Status Penerima BSU via laman BPJS Ketenagakerjaan Sementara itu bila
dinyatakan lolos maka akan muncul keterangan sebagai berikut: " Anda lolos verifikasi dan
validasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk
verifikasi selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker." " Proses verifikasi dan validasi dilakukan
sesuai dengan Permenaker Nomor 16 tahun 2021.
92
