Page 154 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 SEPTEMBER 2019
P. 154
Pasalnya, salah satu isu dalam revisi tersebut adalah menghilangkan atau
mengurangi pesangon bagi pekerja. Sebab dalam kasus PHK pekerja menjadi pihak
yang paling dirugikan.
KSPI juga menuntut agar pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah (PP) nomor
78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Sebab dalam PP tersebut terdapat
pembatasan tingkat upah yang diterima oleh buruh.
Menurut Kahar, jika terdapat pembatasan tingkat upah akan berpengaruh pada
menurunnya daya beli pekerja atau buruh. Selain itu penurunan upah tersebut akan
berdampak pada penyerapan produk perusahaan di pasar yang juga ikut menurun.
"Jika daya beli turun, maka kemampuan masyarakat membeli barang turun dan
bakal mempengaruhi ekonomi nasional," kata dia.
Pengusaha menepis
Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ernovian G. Ismy mengelak soal adanya
gelombang PHK tersebut.
Menurutnya, kinerja perdagangan industri tekstil dan produk tekstil cukup baik
sepanjang Januari hingga Juni 2019.
Meski demikian, dia tak menampik bila terjadi penurunan penjualan ekspor.
Ia mengklaim, kinerja industri pakaian jadi atau garmen meningkat cukup baik.
Meski begitu, Ernovian sepakat dengan buruh untuk meminta pemerintah memberi
proteksi ke industri dalam negeri seperti industri tekstil.
Ia tak menepis kemungkinan adanya PHK jika tidak adanya proteksi terhadap
Page 152 of 172.
