Page 106 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2021

Ringkasan

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) melakukan pertemuan dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia
di Jakarta, hari ini. Pertemuan itu membahas terkait soal upah dan dinamika ekonomi nasional
lainnya. Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea pertemuan ini berlandaskan komitmen pegusaha
dan buruh untuk membuat hubungan pekerja dan pengusaha harmonis.

DUA SERIKAT PEKERJA DAN KADIN BENTUK POKJA DISKUSIKAN ISU
PERBURUHAN

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) melakukan pertemuan dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia
di Jakarta, hari ini. Pertemuan itu membahas terkait soal upah dan dinamika ekonomi nasional
lainnya.

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea pertemuan ini berlandaskan komitmen pegusaha dan buruh
untuk membuat hubungan pekerja dan pengusaha harmonis. Karena itu, peningkatan skill
pekerja juga dibahas dalam kesepnatan itu.

"Ini membuktikan, buruh tidak hanya mengandalkan aksi jalanan tapi juga menjalin hubungan
serta dialog agar tercipta solusi," katanya di Jakarta, Senin, 6 Desember 2021.
Dia mengungkapkan, kedua pihak juga sepakat untuk membentuk Kelompok Kerja (Pokja)
bersama. Sebagai wadah untuk mendiskusikan isu-isu kesejahteraan buruh lebih mendalam.

"Minggu depan kita akan bentuk tim asistensi yang nantinya akan membentuk Pokja. Jadi, ini
bukan hanya mendiskusikan soal upah, tapi lebih luas lagi," ungkapnya.

Ke depan, kata Andi Gani, Pokja ini membahas tentang kesempatan vokasi bagi pekerja,
informasi lapangan kerja, upgrading skill, dan lainnya.

"Misalnya, tadi Pak Arsjad (Ketua Umum Kadin) bilang banyak lapangan kerja di Hungaria, ada
vokasi yang dibutuhkan di sana. Jadi lebih luas lagi, membuka lapangan kerja di luar negara-
negara yang selama ini jadi target pekerja," ujarnya.
Meski demikian, Andi Gani pun memastikan buruh tetap kritis dan tegas untuk terus mengawal
keadilan. Hal ini dibuktikan dengan rencana aksi ribuan buruh pada Rabu, 8 Desember
mendatang di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kami akan meminta penjelasan amar 4 dan 7 penjelasannya seperti apa penjelasan secara
hukum. Bagi kami, ketika inskontitusional bersyarat, semuanya ditangguhkan. Seperti amar 7
putusan MK, artinya PP Nomor 36 soal pengupahan juga tidak boleh diberlakukan, kembali ke
peraturan lama," tuturnya.
Sementara itu, Presiden KSPI Said Iqbal mengapresiasi Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad
Rasjid yang mau berdialog dengan buruh. Hal itu menandakan banyak persamaan yang
ditemukan untuk memajukan bangsa dan negara lewat dialog sosial dengan mutual trust dan
hubungan kemitraan partnership equality.
"Banyak pandangan kalau buruh dan pengusaha sering konflik atau saling tidak berkompromi.
Hari ini hal itu terbantahkan dengan adanya diskusi hangat antara pimpinan buruh dan pimpinan
pengusaha," jelasnya.

105