Page 167 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2021
P. 167

Ekonom  Center  of  Reform  on  Economics  (CORE)  Yusuf  Rendy  Manilet  menilai,  di  tengah
              gencarnya Indonesia dalam mendorong dan meningkatkan investasi ke dalam negeri, beragam
              upaya dilakukan pemerintah dalam kerangka 'Reformasi Struktural' untuk tujuan tersebut.

              Hanya  saja,  menurutnya,  investor  saat  ini  selain  menilai  dari  prospek  ekonomi,  juga  butuh
              kepastian ketika ingin berinvestasi di suatu negara. Salah satu bentuk dari kepastian tersebut
              adalah masalah ketenagakerjaan.

              "Di antara yang dinilai misalnya kemampuan tenaga kerja, upah, dan juga tentu harmonisasi
              antara pelaku usaha, pekerja, dan juga pemerintah," katanya kepada Kontan, Senin (6/12).

              Yusuf  menjelaskan,  dengan  saat  ini  gelombang  hubungan  industrial  yang  meningkat,  dapat
              diartikan bahwa ada potensi ketidakpastian kebijakan tenaga kerja di dalam negeri, karena unsur
              pemerintah, pelaku usaha, dan pekerja belum satu suara dalam kebijakan ketenagakerjaan.

              Menurutnya ini akan berpengaruh terhadap investor baru yang belum pernah berinvestasi di
              Indonesia sebelumnya, sehingga akan ada pertimbangan kembali keinginan berinvestasi dari
              mereka.

              "Mungkin  bagi  negara  yang  sudah  punya  pengalaman  berinvestasi  dan  juga  modal  yang  di
              Indonesia, kondisi ini bisa dimitigasi namun cerita berbeda jika investor berasal dari negara yang
              relatif baru yang belum tahu kondisi mendalam di Indonesia, saya pikir akan mempertimbangkan
              kembali keinginan mereka untuk berinvestasi," jelasnya.

              Penyelarasan ketiga unsur ini dinilai Yusuf bukan pekerjaan yang mudah, tetapi perlu dilakukan.
              Menurutnya, pemerintah sebagai penentu kebijakan tenaga kerja perlu ada kebijakan multisektor
              yang berkaitan dengan ketenagakerjaan di dalam negeri. Kebijakan tersebut berkaitan dengan
              moneter, fiskal, hingga pelatihan tenaga kerja.

              "Misalnya,  kebijakan  fiskal  perlu  diarahkan  kepada  sektor  usaha  yang  misalnya  mengalami
              kesulitan di tahun berjalan sehingga risiko tidak sepenuhnya ditanggung oleh pelaku usaha,"
              ungkap Yusuf.

              Selain itu, perlunya juga kebijakan moneter yang secara tidak langsung bisa memberikan peran
              dengan menjaga stabilitas nilai tukar. Hal ini menurut Yusuf akan berefek pada pelaku usaha
              yang berorientasi ekspor, mereka dapat mengkalkulasikan risiko mereka dengan cepat.

              kebijakan moneter meskipun tidak secara langsung bisa memberikan peran dengan menjaga
              stabilitas nilai tukar, sehingga pelaku usaha yang berorientasi ekspor juga bisa mengalkulasikan
              risiko mereka dengan lebih tepat.























                                                           166
   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172