Page 172 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2021

Suprapto menjelaskan, hal itu tidak sesuai dengan kesepakatan bersama, dan kemenangan para
buruh di PTUN tidak dijalankan dengan baik.
“Pemprov Kepri tidak patuh atas hukum. Selain itu, pemerintah Kepri juga tidak melihat rakyat
saat ini,” ujarnya.

Lanjut Suprapto, pemerintah saat ini lebih mementingkan pengusaha, karena ketakutan ditinggal
oleh investor.

“Ekspor impor kita tinggi, dan dimana pengusaha merugi,” ungkap Suprapto.
Ribuan buruh se-Kota Batam akan terus menggelar orasi, hingga dapat titik terang terkait upah,
baik UMP maupun UMK. Dalam aksi demo kali ini, ada 3 tuntutan Aliansi Buruh Batam yaitu:

Gubernur Kepri mencabut Kasasi, mematuhi putusan PTUN Tanjungpinang dan PTTUN Medan
tentang UMP Kepri dan UMK Batam 2021. Gubernur Kepri segera merevisi SK No. 1373 Tahun
2021 tentang UMK 2022. Apabila Gubernur Kepri tidak melaksanakan azas-azas umum
pemerintah yang baik (AAUPB), maka lebih baik mengundurkan diri.(*)

171