Page 17 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2021

Pria yang pernah menjabat Wakil Bupati Banyuwangi itu kemarin (6/2) menyosialisasikan
kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) di hadapan ratusan pimpinan perusahaan. Sosialisasi
berlangsung di Hotel Aston. Menurut Kadir, rendahnya pertumbuhan ekonomi Banyuwangi di
tengah masa pandemi Covid-19 disebut sebagai salah satu penyebab kecilnya kenaikan UMK
tahun 2022. Indikator tersebut juga dilakukan di tingkat provinsi yang akhirnya merembet
kepada penentuan besaran UMK di daerah.

Dia menyebutkan ketetapan besaran IJMK Banyuwangi Rp 2.355.662,91. Besaran tersebut
sesuai dengan SK Gubem ur Jawa Timu r Nomor 188/803/Kpts/013/2021 tentang Upah Minimum
Kabupaten/ Kota di Jawa Timur Tahun2022.

"Kita sampaikan kepada semua pemangku kepentingan, mulai dari asosiasi, serikat buruh, dan
perusahaan agar memahami kenaikan UMK pada tahun ini meski angkanya tidak sesuai dengan
harapan," kata Kadir.

Kedinya kenaikan UMK tak lepas dari faktor pertumbuhan ekonomi di Banyuwangi di masa
pandemi.

"Kenaikan UMK hanya 0,63 persen. Kami berharap semua pihak bisa menerima besaran angka
tersebut. Di tengah situasi ekonomi yang masih belum menentu, masyarakat patut bersyukur
karena masih ada kenaikan meskipun jumlahnya tidak terlalu besar.” kata dia.
Dalam sosialisasi kemarin, Kadir meminta agar perusahaan bisa segera menyesuaikan
pengupahan terhadap UMK terbaru. Pihaknya bisa memahami ada perusahaan yang menyatakan
diri pailit akibat pandemi.

"Kami bersama Dewan Pengupahan akan turun ke lapangan. Kami akan melihat bagaimana
perusahaan bisa menerapkan UMK. Tentunya juga melihat kemampuan dan kesepakatan kedua
pihak. Selama ini ada penisahaan yang membayar karyawan melebihi UMK. Ada yang pas, ada
pula yang kurang. Nanti kita lihat dulu kondisinya," tegasnya.
Koordinatir Dewan Pengupahan bagian ritel, Sofyan Yazid menambahkan, kondisidi lapangan
untuk usaha ritel selama ini cukup variatif. Ada supermarket atau toko ritel yang bisa menggaji
sesuai UMK. Sebaliknya, ada perusahaan yang tidak mampu menggaji sesuai UMK.

Khusus yang menerima standar UMK biasanya adalah para karyawan. Sedangkan pekerja
kontrak seperti pramuniaga biasanya digaji kurang dari UMK dengan alasan sering dirotasi. Di
lapangan, rotasi atau perputaran pekerja di supermarket atau toko ritel cukup cepat. Itu yang
kerap menjadi salah satu alasan toko tidak menggaji pekerja sesuai UMK.

"Dewan Pengupahan punya rumus untuk menghitung apakah perusahaan ini kuat atau tidak
mengaji karyawan sesuai UMK. Ada proporsi yang kita lihat. Tapi kami lihat tahun ini kenaikan
UMK cukup rendah, seharusnya perusahaan bisa menyesuaikan,"kata Sofyan. (fre/aif/ci)

“Kita sampaikan kepada semua pemangku kepentingan, mulai dari asosiasi, serikat buruh, dan
perusahaan agar memahami kenaikan UMK meski angkanya tidak sesuai dengan harapan."
(ABDUL KADIR-Kepala Disnakertrans)

**

Kami mendorong kinerja tiga bidang. Di Bidang Perikanan Tangkap saat ini ada permasalahan
overfishing, maka perlu ditingkatkan sebagai alternatif pengganti ikan laut." (AUEF RACHMAN
KARTIONO-Kadis Perikanan)

16