Page 22 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2021
P. 22

Adapun kuota yang disepakati dalam persetujuan ini sejumlah 50 orang per tahun dan dapat
              ditingkatkan hingga 100 orang per tahun bila disepakati bersama.
              Untuk  dapat  memanfaatkan  YP  Agreement,  para  profesional  muda  pada  rentang  usia  yang
              ditetapkan diharapkan telah menyelesaikan pelatihan profesional dengan durasi tidak kurang
              dari dua tahun dan memiliki dokumen penyelesaian studi pada bidang yang relevan dengan
              pekerjaan.

              Dengan  dipenuhinya  persyaratan  tersebut,  diharapkan  tersedia  peluang  kerja  untuk  seluruh
              bidang  profesional  yang  tidak  melanggar ketentuan  hukum di kedua  negara.  Bila  memenuhi
              persyaratan, maka otorisasi akan dibelikan kepada profesional muda untuk bekerja selama kurun
              waktu 12 bulan dan dapat diperpanjang maksimal selama 6 bulan.

              Otorisasi yang diberikan kepada para profesional muda terkait dengan izin masuk dan izin tinggal
              harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

              Selanjutnya, profesional muda yang telah mendapatkan otorisasi untuk bekerja di negara kedua
              pihak,  akan  bekerja  berdasarkan  kontrak  kerja.Kontrak  kerja  antara  lain  memuat  hak  dan
              kewajiban seperti kondisi pekerjaan, gaji, dan pajak sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan
              di negara tempat bekerja.

              Sedangkan,  elemen  gaji  harus  sesuai  dengan  dan  mencerminkan  kondisi  upah  umum  pada
              tempat, profesi, dan bidang masing-masing.

              Direktur  Perundingan  Perdagangan  Jasa  Kementerian  Perdagangan  Jasa  Iskandar  Panjaitan
              menyampaikan,  YP  Agreement  merupakan  permintaan  Indonesia  kepada  Swiss  pada  saat
              Perundingan IE-CEPA sebagai bagian komitmen masing-masing negara baik Indonesia maupun
              negara-negara EFTA (Swiss, Norwegia, Islandia, dan Liechtenstein).

              "Dengan demikian, dipahami oleh Indonesia dan Swiss bahwa persetujuan ini akan lebih banyak
              dimanfaatkan  Indonesia.  Diharapkan,  dengan  adanya  persetujuan  ini  melalui  koordinasi
              Kemenaker, Indonesia dapat segera mengoptimalkan pemanfaatannya," papar Iskandar.

              Lebih  lanjut,  Dalam  rangka  meraih  visi  "Indonesia  Maju  2045"  Pemerintah  Indonesia
              melakukannya dengan 4 (empat) pilar, yaitu: (1) Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu,
              twan/gro





























                                                           21
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27