Page 25 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2021
P. 25

"KSPSI yang terafiliasi ke Andi Gani Nea Wea (AGN) ini menolak SK Gubernur Banten Nomor.
              561/Kep282-Huk/2021 yang resmi dikeluarkan 30 November 2021, karena dinilai tidak sesuai
              dengan kesepakatan hasil rapat kerjaLembaga Kerja Sama (LKS)Tripartit," kata Ketua Dewan
              Perwakilan Cabang KSPSI (AGN) Kabupaten Tangerang, Ahmad Supriyadi di Tangerang, Rabu
              (1/12).

              LKS  Tripartit  adalah  forum  musyawarah  tentang  masalah  ketenagakerjaan  yang  terdiri  dari
              unsur,  pemerintah,  organisasi  pengusaha  dan  serikat  pekerja  atau  buruh.  Menurut  dia,
              seharusnya  SK  Gubernur  tentang  pengupahan  harus  merujuk  kepada  hasil  kesepakatan  LKS
              tripartit Provinsi Banten pada tanggal 29 November 2021 yang telah menyetujui kenaikan UMK
              tahun 2022 sebesar 5,4 persen.

              "Kami tegas menolak dan menuntut Gubernur Banten untuk merevisi SK UMK (Kabupaten atau
              Kota) Tahun 2022, dimana revisi merujuk pada pokok pikiran yang dirumuskan LKS Tripartit
              yaitu kenaikan Upah Sebesar 5,4 persen," katanya.

              Selain itu, ia menuturkan, bahwa SK Gubernur masih berdasar kepada PPNo.36/2021 tentang
              Pengupahan sebagai aturan turunan dari UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja yang dalam amar
              putusan Mahkamah Konstitusional yang telah dinyatakan sebagai UU inkonstitusional bersyarat
              dengan kata lain UU tersebut belum merujuk pada konstitusi dan undang-undang dasar 1945.

              "Seharusnya  pemerintah  dalam  pengambilan  kebijakan  berlaku  cermat  dan  peka,  bahwa
              terdapat  dalam  putusan  MK  amar  ke  7  agar  menangguhkan  pemberlakuan  peraturan  yang
              sifatnya strategis dan berdampak luas," ungkapnya.

              Ia menyebutkan, jika segala tuntutannya belum terlaksana maka KSPSI akan melakukan aksi
              besar-besaran dengan jumlah massa yang lebih banyak untuk menyampaikan pendapat di muka
              umum yang dilaksanakan di depan kantor Gubernur Banten.

              "Pada 6 Desember 2021, kita lakukan aksi besar besaran depan kantor Gubernur Banten, apabila
              cara tersebut tidak berhasil, kita akan lakukan Mogok kerja secara serentak yang dimulai pada.
              21 sampai 23 Desember 2021," kata dia. ant



































                                                           24
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30