Page 29 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2021
P. 29
Judul Temui Gubri Syamsuar, Pimpinan Serikat Buruh Janji Tak Turun Ke
Jalan Tuntut Kenaikan Upah
Nama Media koranriau.co
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL http://www.koranriau.co/2021/12/temui-gubri-syamsuar-pimpinan-
serikat.html
Jurnalis redkoranriaudotco
Tanggal 2021-12-07 06:51:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - H Jonli (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau) Para buruh yang
tergabung dalam KSBSI dan K-SPSI, sepakat untuk tidak turun ke jalan melakukan unjuk rasa
atau demo dalam menyampaikan aspirasinya. Mereka cukup menyampaikan aspirasi itu melalui
Pak Gubernur untuk disampaikan ke pemerintah pusat
neutral - H Jonli (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau) Mereka meminta
agar pemerintah pusat mengubah penetapan UMP.UMK itu ke formula awal yakni PP 78, karena
UMP/UMK ini akan berlaku pada tanggal 1 Januari 2022. Namun karena ini aspirasi, Pak Gubernur
tentu menampungnya
neutral - H Jonli (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau) Atas sikap teman-
teman serikat buruh yang menyampaikan aspirasi ini, Pak Gubernur Riau menyampaikan rasa
terima kasihnya. Pak Gubernur menyambut baik itikad baik buruh untuk tidak turun ke jalan
melakukan aksi demo
Ringkasan
Serikat buruh di Provinsi Riau sepakat tidak akan turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasinya
terkait tuntutan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan kabupaten/kota (UMK). Para buruh
cukup menyampaikan aspirasinya ke Gubernur Riau H Syamsuar untuk diteruskan ke Pemerintah
Pusat.
TEMUI GUBRI SYAMSUAR, PIMPINAN SERIKAT BURUH JANJI TAK TURUN KE JALAN
TUNTUT KENAIKAN UPAH
Serikat buruh di Provinsi Riau sepakat tidak akan turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasinya
terkait tuntutan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan kabupaten/kota (UMK). Para buruh
cukup menyampaikan aspirasinya ke Gubernur Riau H Syamsuar untuk diteruskan ke Pemerintah
Pusat.
28
