Page 32 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2021
P. 32
Judul Bentuk Tim Monitoring Upah
Nama Media Jabar Ekspres
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg12
Jurnalis ziz
Tanggal 2021-12-07 06:45:00
Ukuran 263x77mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 18.410.000
News Value Rp 92.050.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Rukmana (Kepala Disnakertrans Kabupaten Bandung) Ini dilakukan agar perusahaan
tidak ada lagi yang pengupahannya di bawah UMK
neutral - Rukmana (Kepala Disnakertrans Kabupaten Bandung) Di undang-undang manapun juga
yang melaksanakan di bahwa UMK dinamakan pelanggaran. Yang memberikan sanksi tentu
pengawas ketenagakerjaan, di tingkat provinsi. Kita lakukan pembinaan
neutral - Rukmana (Kepala Disnakertrans Kabupaten Bandung) Upah UMK itu kan untuk pekerja
setahun ke bawah, maka upah untuk satu tahun ke atas itu ada kaitan struktur dan skala upah.
Nah sehingga yuk kita bersama-sama mendorong perusahaan membuat struktur dan skala upah,
bagi pekerja ini. Jangan sampai upah minimun jadi upah maksimum
neutral - Rukmana (Kepala Disnakertrans Kabupaten Bandung) Ada yang melaksanakan dan
tidak, itu tergantung kesepakatan biasa.. Tapi saya harapkan, sudah jelas tidak naik tapi struktur
dan skala upah tidak diterapkan, kan lucu
negative - Rukmana (Kepala Disnakertrans Kabupaten Bandung) Yuk bersama-sama mengawal,
udah mah tidak naik, tapi masih ada perusahaan yang di bawah UMK. Tentunya itu melibatkan
semua stakeholder, baik itu pemerintah, dari pekerja maupun kesadaran perusahaan untuk
membayar upah
Ringkasan
Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Bandung akan membentuk tim monitoring
pelaksanaan upah di Kabupaten Bandung.
Hal tersebut dilaksanakan guna untuk mencegah adanya perusahaan yang membayar gaji
karyawannya dibawah upah minimum kabupaten/kota (UMK). Kepala Disnaker Kabupaten
Bandung, Rukmana mengatakan rencananya akan membentuk tim monitoring pada Januari 2022
mendatang.
31
