Page 33 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2021
P. 33
BENTUK TIM MONITORING UPAH
Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Bandung akan membentuk tim monitoring
pelaksanaan upah di Kabupaten Bandung. Hal tersebut dilaksanakan guna untuk mencegah
adanya perusahaan yang membayar gaji karyawannya dibawah upah minimum kabupaten/kota
(UMK). Kepala Disnaker Kabupaten Bandung, Rukmana mengatakan rencananya akan
membentuk tim monitoring pada Januari 2022 mendatang. Selain itu pemerintah mendorong
perusahaan untuk membuat struktur dan skala upah.
”Ini dilakukan agar perusahaan tidak ada lagi yang pengupahannya di bawah UMK,” ujar
Rukmana saat wawancara, di Soreang, Senin (6/12).
Dia menuturkan, jika diketahui ada perusahaan yang membayarkan gaji karyawannya dibawah
UMK, maka akan diberikan sanksi administratif dan pidana. Pasalnya, itu merupakan bentuk
pelanggaran.
”Di undang-undang manapun juga yang melaksanakan di bawah UMK dinamakan pelanggaran.
Yang memberikan sanksi tentu pengawas ketenagakerjaan, di tingkat provinsi. Kita lakukan
pembinaan,” tegasnya.
Sementara itu terkait dengan UMK tahun 2022, Bupati Bandung sudah mengusulkan
rekomendasi kenaikan UMK sebesar 10 persen sesuai keinginan buruh, namun ditolak. Sehingga
berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat, pada tahun 2022 mendatang tidak ada
kenaikan UMK di Kabupaten Bandung. Berkaitan dengan SK Gubernur Jawa Barat tentang UMK,
jika ada buruh yang menolak maka bisa menempuh jalur hukum melalui PTUN. Selain itu,
Rukmana mendorong perusahaan untuk membuat struktur dan skala upah.
”Upah UMK itu kan untuk pekerja setahun ke bawah, maka upah untuk satu tahun ke atas itu
ada kaitan struktur dan skala upah. Nah sehingga yuk kita bersama-sama mendorong
perusahaan membuat struktur dan skala upah, bagi pekerja ini. Jangan sampai upah minimun
jadi upah maksimum,” papar Rukmana.
Diakui Rukmana, masih ada beberapa perusahaan di Kabupaten Bandung yang belum
menerapkan struktur dan skala upah. Padahal struktur dan skala upah merupakan kewajiban.
Selain akan membentuk tim monitoring pelaksanaan upah, Rukmana juga meminta Dinas
Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat untuk aktif dalam mencegah adanya perusahaan pelanggar
upah.
”Ada yang melaksanakan dan tidak, itu tergantung kesepakatan biasa. Tapi saya harapkan,
sudah jelas tidak naik tapi struktur dan skala upah tidak diterapkan, kan lucu,” jelas Rukmana.
Rukmana meminta semua pihak untuk mengawal agar tidak ada perusahaan yang membayar
upah karyawannya dibawah UMK.
”Yuk bersama-sama mengawal, udah mah tidak naik, tapi masih ada perusahaan yang di bawah
UMK. Tentunya itu melibatkan semua stakeholder, baik itu pemerintah, dari pekerja maupun
kesadaran perusahaan untuk membayar upah,” tandasnya. (yul/ziz)
caption:
LAKUKAN PENGAWASAN: Kepala Disnaker Kabupaten Bandung, Rukmana mengaku bakal
membentuk tim tim monitoring pelaksanaan upah. Tim tersebut bertugas mengontrol besaran
gaji yang dikeluarkan perusahaan untuk para karyawan.
32
