Page 30 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2021

Hal ini disepakati setelah dua petinggi serikat buruh yakni Koordinator Konfederasi Serikat Buruh
Indonesia (KSBI) Riau Juandy Hutauruk dan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(K-SPSI) Nursal Tanjung, bertemu dengan Gubri Syamsuar, Senin (6/12/21) petang. Dalam
pertemuan yang didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) H Jonli
itu, mereka menyampaikan aspirasi kepada Gubri.

"Para buruh yang tergabung dalam KSBSI dan K-SPSI, sepakat untuk tidak turun ke jalan
melakukan unjuk rasa atau demo dalam menyampaikan aspirasinya. Mereka cukup
menyampaikan aspirasi itu melalui Pak Gubernur untuk disampaikan ke pemerintah pusat,"kata
Jonli, didampingi Kepala Bidang (Kabid) Pengawasan Tenaga Kerja Imron Rosyadi dan Kabid
Hubungan Industrial Devi Rizaldi.

Disebutkan, dalam aspirasinya yang disampaikan ke Gubri, serikat buruh meminta pemerintah
pusat dalam penetapan UMP/UMK 2022 harus mengacu kepada Peraturan Pemerintan (PP)
Nomor 78 Tahun 2015. Bukan berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021, seperti yang ditetapkan
oleh pemerintah pusat saat ini.

"Mereka meminta agar pemerintah pusat mengubah penetapan UMP.UMK itu ke formula awal
yakni PP 78, karena UMP/UMK ini akan berlaku pada tanggal 1 Januari 2022. Namun karena ini
aspirasi, Pak Gubernur tentu menampungnya,"terang Jonli.

Nantinya lanjut Gubri, pihaknya akan menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah pusat.
Rencananya, dalam minggu ini aspirasi ini langsung diserahkan Kadisnakertrans Riau ke pusat.

"Atas sikap teman-teman serikat buruh yang menyampaikan aspirasi ini, Pak Gubernur Riau
menyampaikan rasa terima kasihnya. Pak Gubernur menyambut baik itikad baik buruh untuk
tidak turun ke jalan melakukan aksi demo,"ungkap Jonli.

Pada kesempatan itu, Jonli juga meminta kepada pimpinan serikat buruh lainnya, untuk dapat
menyampaikan aspirasi melalui Pemprov Riau. Karena Pemprov Riau merupakan perwakilan
pemerintah pusat di daerah. nor

29