Page 24 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2021
P. 24
Judul Buruh Tangerang Raya Tolak Penetapan UMK Banten 2022
Nama Media Ekonomi Neraca
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg9
Jurnalis ANT
Tanggal 2021-12-07 07:06:00
Ukuran 146x61mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 2.920.000
News Value Rp 8.760.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Ahmad Supriyadi (Ketua Dewan Perwakilan Cabang KSPSI (AGN) Kabupaten
Tangerang) KSPSI yang terafiliasi ke Andi Gani Nea Wea (AGN) ini menolak SK Gubernur Banten
Nomor. 561/Kep282-Huk/2021 yang resmi dikeluarkan 30 November 2021, karena dinilai tidak
sesuai dengan kesepakatan hasil rapat kerjaLembaga Kerja Sama (LKS)Tripartit
negative - Ahmad Supriyadi (Ketua Dewan Perwakilan Cabang KSPSI (AGN) Kabupaten
Tangerang) Kami tegas menolak dan menuntut Gubernur Banten untuk merevisi SK UMK
(Kabupaten atau Kota) Tahun 2022, dimana revisi merujuk pada pokok pikiran yang dirumuskan
LKS Tripartit yaitu kenaikan Upah Sebesar 5,4 persen
negative - Ahmad Supriyadi (Ketua Dewan Perwakilan Cabang KSPSI (AGN) Kabupaten
Tangerang) Seharusnya pemerintah dalam pengambilan kebijakan berlaku cermat dan peka,
bahwa terdapat dalam putusan MK amar ke 7 agar menangguhkan pemberlakuan peraturan
yang sifatnya strategis dan berdampak luas
neutral - Ahmad Supriyadi (Ketua Dewan Perwakilan Cabang KSPSI (AGN) Kabupaten
Tangerang) Pada 6 Desember 2021, kita lakukan aksi besar besaran depan kantor Gubernur
Banten, apabila cara tersebut tidak berhasil, kita akan lakukan Mogok kerja secara serentak yang
dimulai pada. 21 sampai 23 Desember 2021
Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Tangerang dan Kota
Tangerang Selatan menolak Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten tentang Upah Minimum
Kabupaten atau Kota (UMK) se-provinsi Banten Tahun 2022.
BURUH TANGERANG RAYA TOLAK PENETAPAN UMK BANTEN 2022
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Tangerang dan Kota
Tangerang Selatan menolak Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten tentang Upah Minimum
Kabupaten atau Kota (UMK) se-provinsi Banten Tahun 2022.
23
