Page 217 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2021

"Misal di Jawa tengah upahnya cuma Rp 1,8 Sukabumi cuma Rp 2 juta. Kita sudah Rp 4,2 juta,
apalagi yang kurang, kita enggak usah lihat DKI Jakarta kan beda gaya hidupnya," tambah Eddy.
Eddy mengatakan potensi perusahaan pindah ke daerah lain dengan UMK yang lebih rendah
besar. Menurut dia, upah menjadi acuan dalam kelangsungan perusahaan.

"Karena dampaknya sangat besar," katanya.

Dia mencontohkan PT Argo Pantes yang dahulu merupakan perusahaan besar kini bangkrut. Hal
itu disebabkan oleh pendapatan yang tak sebanding dengan pengeluaran yang besar seperti gaji
karyawan.

"Nah dari sana kita lihat bahwa upah itu sangat berdampak pada kelangsungan perusahaan,"
katanya.

Terkait dengan mogok kerja, Eddy mempersilahkan para buruh. Namun, baiknya kata dia mogok
kerja dilakukan oleh karyawan dengan perusahaan yang belum membayar gaji sesuai UMK.

"Kan gak sampe semua juga. Kan mereka berjuang buat hidup. Kalo mereka berjuang buat hidup
ya jangan perusahaan besar yang sudah laksanakan UMK (mogok kerja)," katanya.

Menurut Eddy banyak perusahaan di Banten yang belum melaksanakan kewajiban membayar
upah sesuai peraturan. Hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk
mengawasi perusahaan nakal tersebut.

"Kalo saya aksi yang silahkan, tapi ke perusahaan yang belum bayar upah minimum sekalian
sebagai koreksi pemerintah, Disnaker yang tidak tegas dalam melaksanakan ketetapan upah
minimum," tuturnya.

"Kan Undang-Undang, sanksi, hukum ada, rame-rame tuh di cek, banyak perusahaan yang gak
bayar (sesuai UMK) itu yang ditindak, jangan perusahaan besar dan bagus mau di sweeping,"
tambah dia.
Diketahui, besaran UMK 2022 daerah Banten di antaranya Kabupaten Pandeglang tidak ada
kenaikan atau sebesar Rp2.800.292 Kabupaten Lebak naik menjadi Rp 2.773.590 dari
sebelumnya Rp 2.751.313 atau naik 0,81 persen.

Lalu, Kabupaten Serang tidak ada kenaikan atau tetap Rp4.125.186, Kabupaten Tangerang tidak
ada kenaikan atau tetap Rp4.230.792, Kota Tangerang naik menjadi Rp 4.285.798 dari Rp
4.262.015.37 atau naik 0,56 persen.

Presidium Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) Hardiansyah menegaskan pihaknya sepakat
mengadakan mogok kerja yang dimulai 6 hingga 10 Desember 2021.

Buruh kata Hardiansyah sangat kecewa dengan keputusan Gubernur Banten terkait penetapan
UMK di 2022.

"Kita jujur sangat kecewa atas keputusan gubernur Banten dan pemerintah pusat karena kami
anggap bahwa pemerintah pusat sudah merampas amanat reformasi tentang otonomi daerah
kan penetapan upah minimum menjadi kewenangan absolute atau kewenangan mutlak
gubernur," jelasnya.

Hardiansyah menuturkan, pihaknya dibuat bingung dengan kebijakan Peraturan Presiden nomor
36 tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai produk hukum turunan dari UU nomor 11 tahun
2020 tentang Cipta Kerja.

216