Page 214 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2021

Syarat korban PHK yang berhak dapat JKP Karyawan atau buruh korban PHK yang berhak
mendapatkan bantuan JKP wajib memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan tersebut
diantaranya sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah diikutsertakan dalam program jaminan sosial
sesuai tahapan kepesertaan dalam Perpres Nomor 109 tahun 2013. Perinciannya sebagai berikut:
-Usaha besar dan menengah: Diikutsertakan dalam program JKN, JKK, JHT, JP, dan JKM.

-Usaha kecil dan mikro: Diikutsertakan pada program sekurang-kurangnya JKN, JKK, JHT, dan
JKM.

2. Mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan.

3. Belum berusia 54 tahun.

Karyawan yang memenuhi persyaratan di atas, berhak mendapatkan 3 manfaat program JKP,
diantaranya:

1. Uang tunai sebesar 45 persen dari upah selama 3 bulan pertama dan 25 persen dari upah 3
bulan berikutnya. Manfaat ini diberikan paling lama selama 6 bulan.

2. Akses informasi pasar kerja berupa layanan informasi pasar kerja dan/atau bimbingan jabatan.
Manfaat ini dilakukan oleh pengantar kerja/petugas antar kerja.
3. Pelatihan kerja berbasis kompetensi yang dilakukan melalui LPK milik pemerintah, swasta,
atau perusahaan.

Karyawan yang tidak bisa menerima JKP Tidak semua karyawan atau buruh yang berhenti
bekerja bisa mendapatkan manfaat JKP. Sesuai dengan Pasal 154A Undang-Undang (UU) Cipta
Kerja, pekerja yang mengalami PHK bisa mendapatkan jaminan sosial.

Namun ada pengecualian PHK dengan alasan tertentu yang tidak bisa mendapatkan jaminan
sosial, diantaranya: -Mengundurkan diri -Cacat total tetap -Pensiun -Meninggal dunia Pekerja
yang ingin bekerja kembali berhak mendapatkan bantuan JKP. Pekerja yang memiliki masa iur
(masa pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan) paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan,
membayar iuran 6 bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK juga mendapatkan JKP.

Cara mendaftar program JKP Cara mendaftar JKP bagi peserta existing, perusahaan wajib
memberikan data data hubungan kerja dengan pekerjaannya terkait status hubungan kerja
pekerjanya. Data hubungan kerja diantaranya: -Nomor dan/atau tanggal mulai dan berakhirnya
perjanjian kerja pagi pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

-Nomor dan/atau tanggal mulai perjanjian kerja atau surat pengangkatan bagi pekerja Perjanjian
Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

-Sedangkan untuk peserta baru, pekerja perlu mengisi formulir pendaftaran.

Informasi yang perlu diisi oleh karyawan atau buruh diantaranya: -Nama perusahaan -Nama
pekerja/buruh -Nomor Induk Kependudukan (NIK) -Tanggal lahir pekerja/buruh -Nomor
dan/atau tanggal mulai dan berakhirnya perjanjian kerja pagi pekerja dengan hubungan kerja
PKWT, atau -Nomor dan/atau tanggal mulai perjanjian kerja atau surat pengangkatan bagi
pekerja dengan hubungan kerja PKWTT.

Persyaratan tersebut kemudian diserahkan kepada BPJS ketenagakerjaan oleh perusahaan atau
pemberi kerja, paling lama 30 hari sejak pekerja atau buruh mulai bekerja. (*).

213