Page 211 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2021
P. 211
Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemprov Sumatra Utara Baharuddin Siagian, usulan dari
kabupaten dan kota telah ditandatangani oleh masing-masing kepala daerah.
"Usulan ini hasil dari kerja rapat Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten dan Kota yang memberi
saran dan pendapat ke wali kota atau bupati. Setelah ditandatangi bupati atau wali kota, baru
mereka memberikannya ke provinsi untuk evaluasi angka yang diusulkan. Jadi nanti Dewan
Pengupahan Provinsi baru mengusulkannya ke gubernur," kata Baharuddin kepada Bisnis, Jumat
(3/12/2021).
Sebelumnya, gabungan 13 serikat pekerja di Sumatra Utara meminta Edy agar tidak buru-buru
menetapkan UMK.
Saat ini, mereka telah menyerahkan legal opinion dari pakar hukum mengenai putusan
Mahkamah Konstitusi mengenai Undang-undang Cipta Kerja.
Menurut perwakilan buruh, Willy Agus Utomo, putusan tersebut mengisyaratkan bahwa PP
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan tidak relevan untuk dijadikan pedoman penentuan
UMP tahun depan.
Oleh karena itu, buruh meminta Edy agar tidak menetapkan UMK sebelum merevisi UMP 2022.
Mereka sendiri menuntut kenaikan UMP sebesar 7-10 persen.
"Jadi berdasarkan itu, kami sudah memberi pertimbangan hukum. Kami juga akan memberi fakta
di lapangan bahwa buruh hari ini tidak cukup upahnya hanya naik 0,93 persen," kata Willy
kepada Bisnis.
Willy mengatakan, putusan Mahkamah Konsitusi mengenai Undang-undang Cipta Kerja harus
menjadi perhatian Edy sebelum mengambil keputusan mengenai UMK 2022.
Di sisi lain, Willy mengatakan bahwa buruh telah mengambil ancang-ancang mogok kerja secara
massal pada "Rencana mogok kerja nasional, termasuk buruh di Sumatra Utara, memang ada
rencana aksi mulai 6-8 Desember 2021. Tiga hari penuh. Bahkan kami akan aksi menginap bila
gubernur tidak merespons tuntutan buruh," kata Willy.
Berikut usulan sementara UMK di Sumatra Utara untuk tahun 2022:
1. Medan Rp3.370.645,08 (naik 1,22 persen atau Rp40.778,08).
2. Deliserdang Rp3.188.592,42 (tetap).
3. Serdangbedagai Rp869.292 (tetap).
4. Binjai Rp2.630.684,46 (naik 0,60 persen atau Rp15.903,41).
5. Langkat Rp2.711.000 (tetap) 6. Karo Rp3.078.762,16 (naik 0,27 persen atau Rp8.407,77).
7. Tebingtinggi Rp2.565.424,01 (naik 1,08 persen atau Rp27.548,29).
8. Pematangsiantar Rp2.523.361,42 (naik 0,87 persen atau Rp21.842,42).
9. Batubara Rp3.191.570,99 (tetap).
10. Asahan Rp2.819.625,10 (naik 0,17 persen atau Rp4.890,20).
11. Labuhanbatu Utara Rp2.872.440,81 (naik 0,10 persen atau Rp3.147,97).
12. Labuhanbatu Rp2.904.569,75 (naik 0,32 persen atau Rp9.280,48).
210
