Page 210 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2021
P. 210
BURUH TOLAK UMP DAN UMK DI SUMUT, MINTA PRESIDEN PECAT MENTERI
KETENAGAKERJAAN
Bisnis.com, MEDAN - Serikat buruh kembali menggelar demonstrasi menolak Upah Minimum
Provinsi (UMP) 2022 yang telah diteken Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi.
Di samping itu, mereka juga meminta perbaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang
beberapa di antaranya juga sudah diserahkan kepada Edy.
Demonstrasi berlangsung di depan Kantor Gubernur Sumatra Utara, Medan, Senin (6/11/2021).
Mereka tergabung dalam Gerakan Buruh Maksimal.
Massa mengingatkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah menetapkan Undang-undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terbukti inkonstitusional bersyarat. Padahal, undang-undang ini
induk dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Oleh karena itu, buruh menanggap peraturan tersebut tidak relevan dijadikan dasar penetapan
UMP maupun UMK. Mereka ingin upah kembali ditetapkan berdasar Peraturan Pemerintah Nomor
78 Tahun 2015.
Seperti diketahui, UMP Sumatra Utara 2022 ditetapkan senilai Rp2.522.609. Angka ini meningkat
Rp23.186 atau 0,93 persen dari UMP 2021 senilai Rp2.499 423. Penetapan UMP tertuang dalam
Surat Keputusan Nomor 188.44/746/KPTS/2021.
Sedangkan untuk Kota Medan, UMK 2022 yang ditetapkan senilai Rp3.370.645, meningkat Rp
40.778 atau 1,22 persen dibanding UMK 2021.
"Jika undang-undangnya cacat hukum, maka peraturan-peraturan turunnya yang mengatur
secara teknis tentang Undang-undang Cipta Kerja juga cacat hukum. Oleh sebab itu Gubernur
Sumatra Utara mestinya bijaksana dalam menentukan upah buruh tahun 2022," teriak orator
aksi, Lorent Aritonang.
Pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, upah sektoral kabupaten dan kota
dihapuskan. Menurut Lorent, kebijakan ini sangat merugikan kalangan buruh.
Lorent mengatakan, peran buruh begitu sentral dalam roda perekonomian. Namun status dan
posisi terus terpinggirkan.
"Artinya, posisi buruh sangat menentukan dalam kehidupan kita. Tetapi kenapa kaum buruh
tidak dihargai?" kata Lorent.
Dalam pernyataan aksinya, buruh menyampaikan enam poin tuntutan. Selain merevisi UMP dan
UMK 2022 di Sumatra Utara, buruh juga meminta Presiden Joko Widodo memecat Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziah.
"Meminta presiden untuk memecat Ida Fauziah selaku Menteri Ketenagakerjaan," tuntut buruh.
Selang beberapa saat berorasi, buruh menyampaikan pernyataan sikap sekaligus tuntutan ke
Pemprov Sumatra Utara. Aksi ini disambut Kepala Dinas Tenaga Kerja Baharuddin Siagian.
Hingga Kamis (2/12/2021), tercatat 22 kabupaten dan kota sudah mengirim usulan UMK kepada
Pemprov Sumatra Utara.
Nantinya, usulan akan dibahas Dewan Pengupahan Provinsi sebelum diserahkan ke Gubernur
Sumatra Utara Edy Rahmayadi.
209
